- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil tambang dikuasai negara.
- Pemerintah menyiapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mencegah potensi kebocoran pengapalan.
- Para pengamat dan asosiasi usaha meminta pemerintah memperjelas formula perhitungan agar tidak mengganggu iklim investasi.
"Jadi sektor semakin tidak menarik. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus pada parameter yang terukur, kasihan banyak yang kerja di wilayah pertambangan," katanya kepada Suara.com.
Menurutnya, regulasi yang berlaku saat ini, seperti kewajiban divestasi saham sebesar 51 persen bagi perusahaan pemegang izin khusus, pembayaran royalti, perpajakan, hingga kewajiban pembangunan fasilitas smelter, sudah memberikan porsi manfaat yang signifikan bagi negara.
"Aturan di Undang-Undang Minerba, 51 persen itu diserahkan ke negara dan perusahaan tambang sudah mendivestasikan sahamnya. Jangan bikin kacau industri yang sedang dibangun. Hati-hati, ekosistemnya itu terbentuk sudah lama," kata Ferdy.
Sementara itu, Suara.com telah meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno terkait tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo itu. Namun, hingga berita ini dituliskan yang bersangkutan belum memberikan jawaban.