8 Tahun Tanpa Status Jelas, Nasib 64 Buruh Anak Perusahaan Krakatau Steel Tuntas di Tangan DPR

Rabu, 18 November 2026 | 12:23 WIB
Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang dialami puluhan buruh anak perusahaan PT Krakatau Steel di Cilegon. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • Pimpinan DPR RI dan Komisi VI memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan anak perusahaan PT Krakatau Steel di Jakarta.
  • Sebanyak 64 buruh yang sebelumnya tidak berstatus dan terancam dipecat kini mendapat kepastian kontrak PKWT serta hak normatif UMR dan BPJS.
  • Presiden KASBI Sunarno mengapresiasi mediasi DPR yang berhasil mempekerjakan kembali buruh korban pemutusan sepihak dan mengakui serikat pekerja mereka.

Suara.com - Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang dialami puluhan buruh anak perusahaan PT Krakatau Steel di Cilegon.

Kesepakatan tersebut tercapai usai pertemuan tertutup yang dimulai pukul 09.55 WIB antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, dan Ketua Umum atau Presiden Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Usai pertemuan, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut membahas tindak lanjut persoalan pekerja di PT KPDP (yang kini telah merger menjadi PT KBK) di bawah naungan PT Krakatau Steel.

Menurutnya, para pekerja tersebut telah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja, menerima upah di bawah standar, serta tidak mendapatkan jaminan sosial.

"Mereka memang punya masalah karena mereka sudah kerja sebagian besar itu sudah 8 tahun tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Jadi hubungan tanpa status, nggak ada statusnya sebagai apa gitu," ujar Anggia usai pertemuan.

Setelah melalui proses diskusi dan mediasi bersama pihak manajemen selama hampir satu bulan, persoalan tersebut akhirnya menemukan titik terang pada pertengahan November ini.

Sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja kini telah mendapatkan kepastian status sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beserta hak-hak normatifnya.

"Tanggal 13 kemarin 64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR lalu kemudian BPJS juga udah ada, dengan status yang jelas juga," jelas Anggia.

Ia menegaskan, bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari pimpinan DPR untuk memastikan perusahaan pelat merah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke depan, DPR akan terus mengawal agar status para pekerja tersebut dapat meningkat menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) seiring membaiknya kondisi perusahaan.

"Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan. Kalau haknya para pekerja itu harus dipenuhi, nggak boleh melanggar undang-undang," tegas Anggia.

Sementara itu, Presiden KASBI, Sunarno, mengapresiasi langkah cepat pimpinan DPR dan Komisi VI yang turun tangan memediasi persoalan buruh di lingkungan BUMN tersebut.

Ia menyebut keterlibatan parlemen menjadi kunci tercapainya kesepakatan dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel.

"Mereka bekerja sudah cukup lama, sampai 8 tahunan mayoritas, tapi status hubungan kerjanya tidak ada kejelasan dan upahnya memang di bawah ketentuan dan hak-hak normatifnya memang tidak jalan," ungkap Sunarno.

Melalui musyawarah yang difasilitasi DPR, puluhan buruh yang sempat diberhentikan secara sepihak kini telah kembali bekerja dan kebebasan berserikat mereka kembali diakui oleh manajemen perusahaan.

"Jadi ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak dan serikat buruhnya juga diberangus tapi sekarang sudah dipekerjakan kembali dan juga serikat pekerjanya diperbolehkan," kata Sunarno.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com