- Ekspor sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet RI senilai US$7 miliar terancam EUDR.
- Eksportir wajib membuktikan asal lahan hingga koordinat geolokasi produksi.
- Produk tanpa bukti bebas deforestasi berisiko ditolak masuk pasar Uni Eropa.
Suara.com - Ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Eropa menghadapi ancaman baru menjelang akhir 2026. Bukan karena penurunan permintaan, melainkan aturan lingkungan Uni Eropa yang berpotensi membuat produk Indonesia tersingkir dari pasar Benua Biru.
European Union Deforestation Regulation (EUDR) akan mewajibkan produk impor membuktikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Ketentuan ini juga mengharuskan eksportir menyertakan data geolokasi atau titik koordinat lahan asal produksi.
Dampaknya tidak kecil. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo mengungkapkan, nilai ekspor Indonesia yang berpotensi terdampak aturan tersebut mencapai sekitar US$7 miliar atau setara Rp110 triliun.
Komoditas yang masuk dalam daftar tersebut antara lain minyak sawit, kopi, kakao, kayu beserta produk turunannya, dan karet.
"Jadi data yang pernah saya lihat dulu itu kalau enggak salah nilainya sekitar 7 miliaran US dollar," ujar Drajad dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Persoalannya, ancaman EUDR bukan semata-mata soal larangan pembukaan hutan. Eksportir juga harus mampu membuktikan asal-usul setiap komoditas hingga ke lokasi produksinya.
Artinya, produk yang selama ini bisa diperdagangkan secara komersial berpotensi menghadapi hambatan apabila perusahaan tidak memiliki data rantai pasok dan koordinat lahan yang dapat diverifikasi.
Otoritas negara anggota Uni Eropa nantinya akan memeriksa pemenuhan kewajiban uji tuntas (due diligence) sebelum produk masuk ke pasar mereka. Jika bukti yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan, produk berisiko ditolak.
"Kalau misalkan negara tersebut mengatakan, 'Wah, ini enggak ada EUDR-nya, berarti enggak bisa masuk,' ya berarti kita enggak bisa masuk," jelasnya.
Pemerintah mengklaim telah menyiapkan dukungan melalui Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga tersebut disebut sudah memiliki sistem untuk membantu kebutuhan pemetaan dan geolokasi eksportir.