- Sekitar 500.000 pekerja bergantung pada industri manufaktur rokok.
- Peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah mencapai 20%-30%.
- Serikat pekerja meminta moratorium kenaikan cukai untuk melindungi industri legal.
Suara.com - Tekanan kenaikan cukai, regulasi, dan maraknya peredaran rokok ilegal mulai menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) legal. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya perusahaan yang terancam, tetapi juga ratusan ribu pekerja yang menggantungkan hidup dari industri tersebut.
Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengungkapkan, sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok.
Menurutnya, industri rokok legal menghadapi tekanan berlapis. Di satu sisi, perusahaan harus menanggung kewajiban cukai dan berbagai regulasi pemerintah. Di sisi lain, produk ilegal semakin merajalela karena tidak dibebani kewajiban yang sama.
Hendry menyebut, peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah bahkan sudah mencapai 20%-30%. Kondisi tersebut dinilai semakin menggerus daya saing produsen rokok legal, terutama ketika produksi industri resmi justru mengalami penurunan.
Atas kondisi tersebut, FSP RTMM-SPSI mengusulkan moratorium kenaikan cukai rokok. Kebijakan kenaikan cukai yang terlalu tinggi dinilai berpotensi membuat konsumen beralih ke rokok ilegal dan semakin menekan produsen resmi.
"Karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang," ujarnya.
Persoalan ini juga menjadi perhatian kalangan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan keberlangsungan dunia usaha.
Menurut Shinta, kebijakan perpajakan, perizinan, hingga regulasi teknis harus memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, serta daya beli masyarakat.
Tekanan biaya usaha yang semakin besar berpotensi membatasi kemampuan perusahaan untuk berekspansi dan membuka lapangan kerja baru. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi dan insentif yang tepat sasaran agar dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh.
"Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Shinta.