Selain Naikkan BI Rate, Ini 4 Strategi BI Jaga Rupiah dan Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 10:15 WIB
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada Rabu (18/11/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
BACA 10 DETIK
  • Gubernur BI Destry Damayanti mengumumkan kenaikan suku bunga acuan BI Rate menjadi 6 persen pada Kamis (19/11/2026).
  • Kebijakan kenaikan suku bunga ini bertujuan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga sasaran inflasi.
  • Bank Indonesia turut menerapkan bauran kebijakan makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Suara.com - Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) resmi memutuskan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6 persen, naik 25 basis point (bps) dari sebelumnya 5,75 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti mengumumkan kalau selain kenaikan BI rate, mereka juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Ia menyatakan kenaikan ini sebagai langkah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta langkah preemtif untuk demi menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Ke depan Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya," katanya usai RDG BI, dikutip Kamis (19/11/2026).

Tak cuma menaikkan suku bunga acuan, Destry juga menjabarkan sejumlah upaya bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas guna turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertama, memperkuat implementasi kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah guna menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5% plus minus 1% serta memperkuat kecukupan likuiditas rupiah dengan:

  • Mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market;
  • Mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik;
  • Meningkatkan insentif untuk instrumen transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra (VASTRA) dengan pengurangan premi dari semula 40% menjadi sebesar 45% untuk tenor 6 bulan dan dari semula 45% menjadi 50% untuk tenor 12 bulan;
  • Memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR) dengan Bank Indonesia, yang memungkinkan perbankan memperoleh dana Rupiah dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), yang berlaku paling lambat Maret 2027;

Kedua, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan dengan:

  • Melakukan persiapan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel paling tinggi sebesar 3% dari DPK melalui optimalisasi dukungan kepada kredit/pembiayaan perbankan untuk sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan penguatan dukungan pembiayaan terhadap UMKM, yang berlaku 1 Desember 2026;
  • Memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% dari DPK untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan;

Ketiga, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital dengan:

  • Mengimplementasikan kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound, pada minggu ke-2 Desember 2026;
  • Memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) termasuk melalui pengembangan fitur online payment, mulai Januari 2027;
  • Memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran terkait pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, yang keduanya berlaku pada minggu ke-2 Desember 2026;

"Dan yang keempat, memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutup Destry.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com