BUMN Wajib Lunasi Utang Pajak Jika Ingin Nikmati Insentif Restrukturisasi

Kamis, 19 November 2026 | 13:42 WIB
Ilustrasi gedung Kementerian BUMN. (Abdurrohim Husain/Shutterstock)
BACA 10 DETIK
  • BUMN wajib lunasi utang pajak sebelum menikmati insentif restrukturisasi Danantara.
  • DJP bisa menghitung ulang transaksi aset memakai nilai pasar jika syarat dilanggar.
  • Fasilitas pajak restrukturisasi BUMN hanya berlaku hingga 31 Desember 2029.

Suara.com - Rencana pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara ternyata tidak sepenuhnya menjadi jalan mulus. Perusahaan pelat merah yang masih memiliki tunggakan pajak diwajibkan melunasi kewajibannya sebelum bisa menikmati insentif tersebut.

Ketentuan ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan entitas yang dimilikinya.

Dalam beleid tersebut, pemerintah memang memberikan sejumlah fasilitas perpajakan untuk mendukung penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN, anak usaha BUMN, Holding Investasi, maupun Holding Operasional.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah penggunaan nilai buku atas pengalihan maupun perolehan harta dalam rangka restrukturisasi. Dengan skema ini, transaksi penggabungan, peleburan, pemekaran, hingga pengambilalihan usaha dapat menggunakan nilai buku sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, fasilitas tersebut bukan insentif yang bisa dinikmati begitu saja. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan administratif dan fiskal yang harus dipenuhi perusahaan sebelum memperoleh fasilitas tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (8), entitas yang melakukan restrukturisasi wajib memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) sekaligus melunasi seluruh utang pajak yang masih harus dibayar ketika menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Artinya, perusahaan BUMN yang masih memiliki persoalan tunggakan pajak tidak bisa langsung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk merombak struktur bisnisnya.

Persyaratan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin fasilitas perpajakan dalam agenda konsolidasi BUMN justru menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban fiskalnya.

Padahal, restrukturisasi BUMN melalui Danantara berpotensi melibatkan transaksi pengalihan aset dan perubahan struktur kepemilikan dalam skala besar. Dengan demikian, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan restrukturisasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan batas waktu pemberitahuan penggunaan nilai buku paling lama enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi.

Apabila perusahaan kembali melakukan restrukturisasi sebelum periode enam bulan tersebut berakhir, pemberitahuan wajib disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya.

Risiko yang lebih besar muncul apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 13, DJP berwenang menghitung kembali nilai pengalihan harta menggunakan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi.

Ketentuan tersebut berlaku apabila ditemukan ketidaksesuaian terkait subjek, objek, bentuk transaksi, kelengkapan dokumen, maupun batas waktu pemberitahuan.

Konsekuensinya, perusahaan berpotensi kehilangan keuntungan fiskal dari penggunaan nilai buku apabila tidak memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Fasilitas perpajakan untuk penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN ini sendiri berlaku hingga 31 Desember 2029, sepanjang pemberitahuan kepada DJP disampaikan paling lambat pada tanggal tersebut.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com