- Otoritas Jasa Keuangan menuntaskan penyidikan kasus dugaan manipulasi perdagangan waran yang merugikan Rp6,97 miliar.
- Empat tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Jakarta Selatan pada Kamis.
- Keempat tersangka diduga membuat gambaran semu perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia tahun 2023.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan dugaan manipulasi perdagangan waran di pasar modal yang menyebabkan estimasi kerugian mencapai Rp6,97 miliar.
Dalam kasus tersebut, OJK telah menuntaskan penyidikan dan menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (19/11), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
"Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S. Mereka merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/11/2026).
Selain itu, OJK menduga para tersangka melakukan manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dugaan manipulasi tersebut terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023, melibatkan Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi.
Praktik tersebut diduga bertujuan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.
Dalam proses penyidikan, OJK sebelumnya melakukan penahanan terhadap keempat tersangka berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri.
Sebanyak tiga tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri), sedangkan satu tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Cipinang.
Setelah JPU menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), penyidik OJK menyerahkan keempat tersangka beserta barang bukti kepada JPU di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan proses penanganan perkara ke tahap penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan perkara ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal.
Melalui langkah penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan, OJK berupaya mencegah praktik manipulasi pasar serta mendorong terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan transparan.
OJK berkomitmen untuk terus menjaga integritas pasar modal Indonesia, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.