Tetap Bertanding di ISL, Arema dan Persebaya Lawan Pemerintah

Suara.com - Larangan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) kepada dua tim yakni Persebaya Surabaya dan Arema Indonesia untuk bertanding dalam kompetisi kasta tertinggi Indonesia karena terganjal legalitas, diabaikan kedua klub.

BOPI sebagai kepanjangan tangan pemerintah sepertinya tidak mempunyai kuasa, sehingga PSSI dan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi tetap membiarkan dua tim yang bermasalah itu bermain.

Arema Cronus Indonesia yang bertanding Sabtu (4/4/2015) malam, bermain imbang 4-4 dengan tamunya Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sementara itu, Persebaya Surabaya pun telah melaksanakan pertandingannya melawan Mitra Kukar di Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (5/4/2015) petang. Tim berjuluk "Bajul Ijo" itu mampu mengatasi perlawanan tamunya Mitra Kukar dengan skor tipis 1-0, dan gol tunggal itu dicetak oleh Slamet Nur Cahyono pada menit ke-16.

Tetap berlangsungnya pertandingan kedua tim asal Jawa Timur tersebut menunjukkan lemahnya BOPI dalam keputusannya terkait larangan kedua tim untuk mengikuti Liga Super Indonesia (LSI).

BOPI telah menetapkan hanya 16 dari 18 klub yang direkomendasikan mengikuti kompetisi pada musim 2015-2016 yang dimulai 4 April 2015, karena 16 tim itu telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Ketua BOPI Noor Aman dalam konfrensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, mengatakan setelah melakukan verifikasi secara seksama dan objektif serta dilihat dari temuan yang ada di lapangan hanya ada 16 klub yang lolos.

Dari 16 klub yang direkomendasikan, lima klub masih memiliki catatan karena belum memenuhi persyaratan yakni Mitra Kukar, Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, dan Pelita Bandung Raya.

Namun, dua klub tidak direkomendasikan karena tidak memenuhi persyaratan legalitas klub lantaran kepemilikan ganda, yaitu Persebaya Surabaya dan Arema Malang.

Menurut CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono, dimentahkannya rekomendasi BOPI karena PT Liga Indonesia kesulitan mengatur ulang jadwal yang telah disusun apabila kompetisi hanya digelar dengan 16 klub.

Selain itu, PT Liga juga menyayangkan sikap BOPI yang tidak dari awal mempermasalahkan persoalan legalitas dari dua tim Arema dan Persebaya.

"Dari awal yang dipersoalkan masalah pajak, jadi penekanan PT Liga ke klub, ya terkait dengan pajak. Namun, belakangan BOPI mempermasalahkan legalitas klub," katanya di Jakarta.

Rebutan sumber uang?

Pengamat sepak bola nasional, Anton Sanjoyo, mengatakan kedua organisasi yakni PSSI dan BOPI dibentuk bukan untuk saling berkonflik atau bermasalah, melainkan harus bisa bekerja sama dalam menata sepak bola Nasional ke arah profesional.

"Di lain negara sudah merencanakan bagaimana timnya bisa lolos Piala Dunia, tapi mengapa di Indonesia masih sibuk mengurusi internal dan permasalahan dan profesionalitas liga?" ucap Anton yang juga wartawan senior.

Seharusnya, kata Anton, dua organisasi itu dibentuk untuk saling menuju profesionalitas sepak bola Indonesia, sebab selama ini terlihat berjalan sendiri-sendiri dalam mengambil keputusan.

"PSSI juga harus ikut dalam program pemerintah, sebab selama ini saya melihat mereka cukup arogan dan tidak bisa bersinergi. Ini mungkin karena kompetisi ini adalah sumber bisnis yang cukup besar," katanya.

Anton sendiri menyarankan agar BOPI lebih fleksibel dalam mengambil keputusan, seperti memberi "dead-line" atau batasan waktu kepada dua tim untuk segera menyelesaikan masalah legalitas hingga pertengahan musim, dan tidak langsung melarang mereka bermain.

"Dua tim itu sudah bermain dan yang bisa dilakukan BOPI adalah mencabut keputusan awal dan mengganti agar dua tim bisa memenuhi legalitas hingga pertengahan musim, atau memberi batasan. Apabila tidak bisa boleh dilarang bermain pada musim depan," katanya.

Anton menjelaskan, permasalahan ini bisa selesai apabila antara BOPI dan PSSI sama-sama tidak arogan dan duduk bersama untuk mengambil keputusan. (Antara)