Suara.com - Ketua tim medis PSSI Syarif Alwi mengungkap alasan pihaknya menjadikan rapid test sebagai standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Liga 1 dan 2. Biaya swab test yang mahal menjadi salah satu alasannya.
Sebelumnya telah beredar panduan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk penyelenggaraan Liga 1 dan 2 yang disusun oleh PSSI. Meski belum final, Syarif mengaku panduan ini yang nantinya akan diberikan kepada klub untuk diterapkan.
Salah satu isi dalam panduan itu dituliskan setiap pemain, pelatih, dan ofisial tim harus menjalani rapid test tiga hari sebelum bertanding. Di hari pertandingan pun, pemeriksaan serupa juga dilakukan lagi.
Padahal, rapid test memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam mendeteksi virus corona. Menurut Syarif, rapid test dipakai untuk membantu mendiagnosa kemungkinan yang terjadi.
"Kalau swab test siapa yang sanggup bayar? Swab test itu paling murah Rp 1,5 juta. Rapid test saja belum tentu klub-klub itu sanggup," kata Syarif Alwi saat dihubungi.
"Rapid test itu adalah alat bantu diagnosa, yang membantu kami menegakkan diagnosa dan itu dilakukan dokter tim," jelasnya.
Syarif menambahkan sampai dengan saat ini belum ada keputusan siapa yang bakal menanggung biaya rapid test, PSSI atau klub masing-masing. Saat ini, PSSI masih menyiapkan formula agar biaya rapid test keluar seminim mungkin.
"Soal biaya, itu sedang kami pikirkan karena banyak masukkan bagaimana caranya rapid test dengan harga murah. Kami berusaha jangan sampai ada bantuan-bantuan untuk mensubsidi," pungkasnya.
Baca Juga: Renan Silva Sanjung Kualitas Rumput di Stadion PTIK
Berita Terkait
-
Ratu Tisha: Sepak Bola dan Pendidikan Dapat Berjalan Beriringan
-
Cari Bibit Unggul, Ratu Tisha Puji Festival Sepak Bola Rakyat di 5 Kota
-
Netizen Vietnam Menyeramkan! PSSI Turun Tangan Lindungi Justin Hubner dan Keluarga
-
FIFA Ikut Bersuara, PSSI Minta Suporter Setop Serang Pemain dan Keluarga
-
Sempat Dikira Gabung Klub Spanyol, Ini Fakta Pahit Marselino Ferdinan di Sevilla
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan
-
Baru Tahu Jakmania Boikot Persija, Shin Tae-yong Kirim Pesan
-
Rektor Unsoed Tersandung Korupsi, Pengamat Dorong Audit Menyeluruh PTN
-
Catatan Kritis Pukat UGM soal RUU Perampasan Aset: Ancaman Macan Kertas hingga Korupsi Aparat
-
Kepung Senayan 7 September Nanti, 8.000 PPPK Non-Guru Banten Bersiap Gelar Aksi Demonstrasi
-
Sengketa SD Islam Pembangunan, Yayasan: Itu Bukan Tanah Milik Negara!