Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Senin, 16 November 2026 | 16:47 WIB
Timnas Futsal Indonesia (dok. Timnas Futsal Indonesia)
BACA 10 DETIK
  • Kementerian Hukum memblokir akses administrasi badan hukum FFI atas permintaan PSSI pada November 2026.
  • Kebijakan pembinaan sementara ini bertujuan mencegah perubahan data kepengurusan selama konflik internal berlangsung.
  • Pemblokiran tersebut tidak menghentikan kegiatan olahraga futsal dan akan dicabut setelah Kongres Luar Biasa.

Suara.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah administratif di tengah polemik kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI.

Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi belum menemukan penyelesaian.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari PSSI dan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai kewenangan kementerian.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian," kata Andi dalam keterangannya.

"Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,” jelasnya.

Andi menegaskan, kebijakan tersebut hanya menyangkut administrasi badan hukum dan tidak berdampak terhadap aktivitas maupun penyelenggaraan olahraga futsal di Indonesia.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI," ia menambahkan.

"Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi dibawah PSSI,” jelasnya.

Pemblokiran akses SABH juga dipastikan tidak berlaku permanen. Kemenkum akan kembali memproses administrasi badan hukum setelah Kongres Luar Biasa (KLB) FFI digelar dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif hasil kongres.

"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Andi memastikan Kemenkum tidak bermaksud mencampuri persoalan internal organisasi olahraga. Penentuan kepengurusan FFI sepenuhnya menjadi ranah PSSI melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI."

"Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Kemenkum berharap polemik kepengurusan FFI bisa segera diselesaikan agar tidak menghambat pembinaan dan pengembangan futsal nasional.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.

Sebagai informasi, futsal merupakan cabang olahraga yang berada di bawah naungan dan regulasi FIFA. Di Indonesia, FFI berstatus sebagai asosiasi anggota PSSI. Dengan demikian, proses pergantian maupun perubahan kepengurusan FFI harus mengikuti ketentuan Statuta PSSI.

Dalam surat kepada Kemenkum, PSSI juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI. Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan KLB sebagai jalan penyelesaian polemik internal federasi futsal Indonesia.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com