7 Anak Alami Gagal Ginjal Akut Misterius Meninggal di Sumut, LBH Medan: Dinkes Harus Prioritaskan Keselamatan Anak

Deli.Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan menyoroti kasus 7 orang anak yang meninggal karena mengalami gagal ginjal misterius di Sumatera Utara (Sumut).

Adapun anak-anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut misterius tersebut berusia 1-5 tahun dengan gejala demam gangguan pencernaan seperti muntah dan diare.

"Gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, tidak bisa kencing atau volume urine yang keluar sangat sedikit," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Kamis (20/10/2022).

Menyikapi hal tersebut LBH Medan sebagai lembaga yang konsern  terhadap perlindungan anak dan hak asasi manusia meminta pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan Sumatera Utara memprioritaskan keselamatan rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto) terkhusus kepada anak.

"Gangguan ginjal akut misterius yang hari ini mengkhawatirkan di Sumut harus disikapi secara cepat dan benar guna memberikan perlindungan anak dalam hal kesehatannya," ujarnya.

Irvan menyampaikan hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya gagal ginjal akut. 

Disisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menginstruksikan agar seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat.

LBH Medan menilai Kemenkes tidak cukup hanya sekadar memberikan instruksi tetapi juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap apotek.

"Karena tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak yang belum mendapatkan informasi tersebut secara langsung," ujarnya.

Baca Juga: Selain Paracetamol, Ini Dia Cara Menurunkan Panas Anak

Tidak hanya itu, Kemenkes dalam hal ini Dinas Kesehatan Sumut juga harus memastikan pelayanan kesehatan terhadap anak-anak yang menderita gangguan ginjal akut guna mencegah bertambahnya korban. 

"Semisal tersedianya rumah sakit yang menangani cepat penyakit tersebut dengan memastikan ketersedian ruangan dan alat penanganan atas penyakit gangguan ginjal akut tersebut. Hal ini harus dilakukan karena keselamatan masyarakat (anak) merupakan hukum tertinggi," tukasnya.