APBN Tak Akan Cukup untuk Akselerasi Transformasi Digital, Perlu Sinergi dengan Swasta

SUARA DENPASAR - Era disrupsi digital ekonomi yang makin masif saat masa pandemi. Ini membuka mata banyak pihak untuk mendorong akselerasi Transformasi Digital di Indonesia. Sebab, makin banyak pelaku usaha atau masyarakat yang sadar bahwa tiada bisnis yang sukses tanpa teknologi digital.

Momentum emas ini harusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menggandeng pihak swasta. Baik dari dalam maupun luar negeri. Sebab, dibutuhkan infrastruktur yang massif untuk mempercepat transformasi ini. Di sisi lain, pemerintah lewat APBN tak akan mampu menalangi semua cost yang dibutuhkan.
"Pemerintah harus mengajak sektor swasta. Jadi butuh kolaborasi untuk mengakselerasi momentum ini,” kata Dr Esther Sri Astuti, Direktur Program Indef kepada awak media, Rabu (24/8/2022).

“Apalagi kalau diberi insentif, lebih semangat lagi. Karena ini era disrupsi, jadi digital ekonomi sudah massif di dunia global," imbuhnya.

Tambah dia, perusahaan teknologi informasi juga paham dengan hal ini. Bahkan mulai banyak perusahaan yang merger seperti Indosat dan Tri yang membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). 

Tambah Head of Research Praus Capital Alfred Nainggolan, sejatinya Kementerian Kominfo telah memiliki Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Jadi saat ini tinggal adanya sinergi pemerintah dengan investor swasta.

"Merger PT Indosat dan PT Hutchison Tri Indonesia (3) menjadi Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang efektif berlaku pada 4 Januari 2022 dinilai menjadi momentum operator telekomunikasi di Tanah Air agar lebih efisien dalam membangun insfrastruktur untuk mempercepat agenda transformasi digital Indonesia,” paparnya.

Ini juga menjadi trigger atau pemicu industri telekomunikasi di tanah air untuk mempersiapkan diri menyongsong era 5G. Selain mereka akan bekerja lebih efisien. ***