Tyo Pakusadewo Desak Gus Miftah Agar Dipecat: Gak Pantas Jadi Utusan Khusus Presiden!

Suara.com - Aktor senior Tyo Pakusadewo turut mengomentari video viral Gus Miftah yang menghina penjual es teh dengan kata-kata kasar.

Tyo Pakusadewo melalui akun Instagram pribadinya mengunggah gambar Gus Miftah dengan pesan yang mendesak Presiden Prabowo Subianto memecat ulama tersebut dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden bab toleransi agama.

"Copot Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden" kalimat yang tertulis pada gambar yang diunggah oleh Tyo Pakusadewo, Kamis (5/12/2024).

Selain itu, Tyo Pakusadewo juga menyinggung soal gaji Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden yang mencapai ratusan juta per bulan.

Aktor senior tersebut mengatakan sekarang ini gaji seorang Utusan Khusus Presiden seperti Gus Miftah sudah lebih dari Rp 113 juta per bulan.

"Bergaji Rp 113 juta per bulan? Miftah Staf Khusus Presiden yang hina penjual es dengan kata "goblok" (perlu diketahui Stafsus Presiden gajinya saat ini lebih dari Rp 113 juta per bulan)," ujarnya.

Karena videonya yang mengina penjual es teh, Tyo Pakusadewo pun menilai Gus Miftah tak pantas menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Tyo Pakusadewo pun kembali menegaskan dirinya meminta Gus Miftah dipecat dari jabatannya sebagai pejabat publik.

"Gak layak jadi Stafsus yang hina orang kecil, maaf boleh tapi tak layak jadi Staf Khusus Presiden. Copot Miftah sebagau Utusan Khusus Presiden," katanya.

Baca Juga: Jusuf Hamka Beri Pesan untuk Kubu Teh Novi dan Agus Salim Terkait Kisruh Donasi Rp1,5 Miliar

Unggahan Tyo Pakusadewo itu lantas menuai beragam komentar netizen dan rekan sesama artis yang sepakat dengannya.

Salah satunya, Surya Saputra yang beranggapan seharusnya Gus Miftah sadar diri untuk mundur dari jabatannya.

"Harusnya sadar diri langsung mundur, nggak usah nunggu jabatan dicopot," kata Surya Saputra.

"Sedikit frontal postingannya tapi gue setuju banget biar ada efek jera. Bercanda boleh tapi gaaji Rp 113 juta kan nggak bercanda," kata @sugeha**.

"Dimaafkan boleh, tapi jabatan harus dicopot," kata @madisha***.