Suara.com - Raffi Ahmad buka suara mengenai kabar dirinya yang baru saja melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Raffi sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden sejak tiga bulan yang lalu.
Mengenai hal tersebut, suami Nagita Slavina itu pun angkat bicara mengapa dirinya baru rampung membuat laaporannya tersebut.
"Kan kemarin dibilang, ditanyain disuruh lapor. Jadi gini, kalau mau lapor LHKPN kemarin bukannya belum lapor, semuanya itu ada registrasinya ada prosesnya," kata Raffi Ahmad di program FYP.
Irfan Hakim pun langsung merespon jawaban Raffi Ahmad tersebut. Dia pun mempertanyakan mengenai kabar Raffi Ahmad salah satu artis yang melapor paling terakhir. Mendengar pertannyaan tersebut, ayah Rafathar dan Rayyanza ini pun membantahnya.
"Enggak (terakhir) masih banyak yang belum. Karena terakhir itu sampai 21 Januari, kalau enggak salah," imbuhnya.
Raffi Ahmad pun menjelaskan bagaimana rumitnya untuk melaporkan jumlah kekayaannya. "Jadi gini, kalau mau mendaftarkan, kita lapor dulu nanti tunggu nomor registrasi, baru kita isi lagi. Jadi kita enggak semerta-merta, segini loh (hartanya)," ujar Raffi Ahmad.
"Ada prosesnya, kita juga nunggu, nanti dapat nomor, isi, gue dapat nomornya aja Desember," kata Raffi menambahkan.
Sebelumnya, Raffi Ahmad diketahui sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diketahui langsung oleh anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo yang mengatakan laporan harta kekayaan Raffi Ahmad sedang diverifikasi oleh tim LHKPN KPK.
Baca Juga: 3 Bulan Jabat Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Akhirnya Laporkan Harta Kekayaannya
Kabarnya jumlah kekayaan Raffi Ahmad bisa menghidupi hingga tujuh turunan.
Dilansir dari situs Net Worth Spot, kekayaan artis kondang ini diperkirakan mencapai US$187,9 juta atau setara Rp2,9 triliun.
Adapun pendapatan artis 37 tahun itu yang paling tinggi berasal dari endorsement di Instagramnya yang bisa mencapai Rp 1,16 triliun.
Di samping itu, Raffi Ahmad juga mendapat penghasilan dari bisnisnya yang diperkirakan sekitar Rp1,7 triliun.
Berita Terkait
-
3 Bulan Jabat Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Akhirnya Laporkan Harta Kekayaannya
-
Nia Ramadhani Tak Bisa Suwir Ayam Sampai Dibantu Asisten, Netizen: Pick Me Banget, Dulunya Miskin Juga
-
Dipakai Syahrini dan Nagita Slavina, Ini Satu Kekurangan Skincare Termahal di Dunia
-
Anak Kembarnya Ulang Tahun, Syahnaz Sadiqah Tulis Doa Menyentuh
-
Kondisi Terkini Tukul Arwana Diungkap Anak, Belum Bisa Komunikasi dengan Baik
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Istri Polisi di Medan Diduga Bunuh Diri Pakai Senpi Suami
-
Soal Proyek LRT City, Iwan Aras Tegaskan ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen
-
Malan Ini Lawan Indonesia, Pelatih Vietnam Geram dengan Wartawan: Jangan Bongkar Kelemahan Kami
-
Kebakaran KM Mutiara Sentosa II: Lima Orang Meninggal, KNKT Selidiki Penyebab
-
Menuju Akreditasi Unggul 2027, Universitas Muhammadiyah Jambi Gelar Baitul Arqam Dosen & Tendik
-
Perusahaan Fintech Tak Pernah Berubah? Justru Itu yang Harus Diwaspadai
-
Komisi VI: Tantangan Kopdes Merah Putih Kini Bukan Sosialisasi, tetapi Kepercayaan Publik
-
Kasus Bigmo Dinilai Ancam Anak Jadi Target Promosi Vape, FKBI Desak Polisi Lanjutkan Proses Hukum
-
Bukan Sekadar Angka di Layar: Menagih Kedaulatan Rupiah dan Jurus BI Lepas dari Kecanduan Dolar
-
Pemerintah Luruskan Aturan Ekspor Logam Tanah Jarang, Produk Ikutan Tak Dilarang