Cara Ahmad Dhani Undang Ariel NOAH Cs Untuk Debat Terbuka Perkara Hak Cipta Dapat Balasan Menohok

"Semoga dengan bertemunya aksi visi akan dapat titik temunya," terang warganet.

Akun resmi VISI pun langsung memberi respon mengenai kabar acara debat tersebut.

Dalam unggahannya di Insta Stories VISI memastikan tidak mengetahui adanya acara debat tersebut.

"Pernyataan resmi VISI, belakangan berbedar undangan kepada kawan-kawan media yang mengatakan bahwa pada tanggal 10 April nanti akan ada agenda debat dan visi menjadi salah satu pihak yang terlibat," tulisnya.

Selain itu, VISI menegaskan belum ada undangan resmi yang mereka terima.

"Kami ingin menegaskan bahwa hingga saat ini, VISI tidak ada sangkut pautnya dengan acara debat tersebut dan kami tidak pernah mendapat ajakan resmi untuk hadir," sambungnya.

VISI pun memastikan tidak akan mengutus anggotanya untuk hadir di acara tersebut.

"Nama kami telah dicatut tanpa izin dan oleh karena itu kamu menolak hadir," tegasnya.

Di tulisan terakhir, VISI menyampaikan akan hadir bila undangannya dilakukan secara profesional.

Baca Juga: Momo Geisha Minta Maaf Bawakan Lagunya, Ariel NOAH Santai: Bawain Aja Tapi Harus Bagus

"Jika ada pihak yang benar-benar ingin mengundang kami dalam sebuah forum terbuka ada cara yang lebih pantas dan profesional untuk menyampaikannya. Bukan lewat kabar seoihak media," tutupnya.

Vibrasi Suara Indonesia (VISI). VISI dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak musisi, terutama terkait royalti, lisensi, dan pengelolaan hak cipta.

Para Anggotanya yang diinisiasi oleh Ariel NOAH dan kawan-kawan mengajukan permohonan uji materi UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ariel NOAH dan beberapa musisi lainnya menilai hal tersebut dilakukan sejumlah pasal dalam UU Hak Cipta menimbulkan ketidakjelasan dalam perizinan, mekanisme royalti, serta ancaman pidana.

Berbeda Ahmad Dhani yang berdiri bersama organisasi AKSI. Saat ini AKSI dipimpin oleh Piyu Padi.

AKSI didirikan sebagai bentuk perlindungan dan memperjuangkan hak-hak pencipta lagu di Indonesia.

Dua organisasi tersebut dibentuk tidak lepas dari belum jelasnya bagaimana penerapan royalti di Indonesia.