Gerbang DPR Akhirnya Dibuka, Andovi Da Lopez hingga Jerome Polin Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat

Suara.com - Sejumlah figur publik dan content creator kondang seperti Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Ferry Irwandi, dan Jerome Polin mendatangi Gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Aksi ini digelar di depan Gerbang Pancasila, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9/2025).

Mereka membawa sebuah dokumen penting yang berisi "17+8 Tuntutan Rakyat," merangkum berbagai keresahan publik yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan para wakil rakyat.

Pintu gerbang DPR yang sepekan ini tertutup untuk rakyat akhirnya dibuka untuk massa aksi. Dua politisi yang menyambut adalah Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menyambut aksi ini. 

Mereka menerima dokumen tuntutan rakyat 17+8. Rencananya, tuntutan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR, Puan Maharani.

"Bukti dokumen dari teman-teman ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan. Jadi prosesnya cepat," kata Andre Rosiade.

Tawaran tersebut diterima oleh massa. Prosesi penyerahan dokumen pun berlangsung secara simbolis, di mana Andre Rosiade menandatangani surat tanda terima di hadapan para konten kreator dan jurnalis. 

Sambil memegang dokumen, politisi berusia 47 tahun itu secara resmi menyatakan telah menerima aspirasi tersebut.

"Menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. 17+8 Tuntutan Rakyat Transparansi Reformasi Total," ucapnya.

Rieke Diah Pitaloka juga menyampaikan terima kasih dan duka cita atas korban yang berjatuhan dalam peristiwa demonstrasi sebelumnya.

Baca Juga: Dari Mana Sumber Penghasilan Ferry Irwandi? Gencar Kritik Pemerintah, Tak Takut Dipenjara

Bintang sitkom Bajaj Bajuri itu kemudian menyuarakan tuntutan tambahan yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia meminta agar harga kebutuhan pokok segera diturunkan.

"Turunkan harga kebutuhan pokok! Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi," seru Rieke.

Selain itu, wanita berusia 51 tahun ini juga dengan tegas meminta pemerintah untuk menolak impor pangan dan kenaikan iuran BPJS yang memberatkan rakyat.

"Menolak impor. Telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini, itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah, mohon dukungannya, menolak kenaikan iuran BPJS," tutupnya.

Ucapan tersebut, ia harapkan bisa menjadi tambahan tuntutan rakyat terhadap para pemimpin bangsa.