- Pemerintah Orde Baru memproduksi film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pada tahun 1984 untuk menanamkan propaganda kebencian terhadap PKI.
- Rezim Soeharto mewajibkan penayangan film berdurasi hampir empat jam tersebut setiap tanggal 30 September hingga tahun 1998.
- Pemerintahan B.J. Habibie mencabut kewajiban menonton film tersebut karena banyak mengandung distorsi sejarah serta adegan kekerasan.
Menanggapi berbagai polemik historis tersebut, pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Sri Margana, menilai pemutaran kembali film ini di era modern tidak perlu dirisaukan.
Ia menganggap masyarakat kini sudah memiliki literasi yang cukup kuat untuk membedakan antara fakta sejarah dan fiksi sinematik.
Bagi generasi milenial, Margana menyarankan film ini tetap ditonton sebagai tambahan referensi untuk memahami alasan di balik pro-kontra tragedi 1965.
Kendati demikian, ia memberikan catatan tegas bahwa pemerintah tidak pantas mewajibkan apalagi melarang penayangannya. Ia juga menyoroti pentingnya lembaga sensor untuk memotong adegan-adegan kekerasan fiktif agar tayangan tersebut aman disaksikan oleh anak-anak.
Menariknya, setelah sempat meredup dan menuai banyak kritik, eksistensi film propaganda ini justru kembali mendapatkan panggung pemutaran di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berlanjut hingga era Prabowo Subianto.