- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan strategis partai terkait bursa wapres merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri pada Sabtu di Bekasi.
- Hasto menegaskan pengisian jabatan wakil presiden merupakan mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon.
- PDIP berharap calon wakil presiden pilihan presiden mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara menanggapi mencuatnya kabar dua nama kader partainya, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang disebut-sebut masuk dalam bursa Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menegaskan, bahwa segala keputusan strategis terkait sikap politik partai merupakan kewenangan penuh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di hadapan awak media usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.
Terkait kekosongan kursi Wakil Presiden saat ini, Hasto menekankan bahwa mekanisme pengisian jabatan tersebut merupakan ranah kewenangan konstitusional Presiden.
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, harapan agar sosok yang nantinya diusulkan oleh Presiden benar-benar mampu menjawab tantangan nyata yang tengah dihadapi oleh masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan kesejahteraan.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai aturan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hasto tidak menampik ketentuan tersebut dan menekankan pentingnya mematuhi aturan main yang berlaku.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegasnya.
Selain soal bursa cawapres, Hasto juga sempat ditanya mengenai peluang PDIP untuk merapat dan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
Menjawab spekulasi tersebut, ia kembali mengembalikan seluruh keputusan kepada pimpinan tertinggi partai.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," pungkasnya.