- Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf lewat Instagram pada Senin (16/11/2026) terkait polemik kontrak endorsement dua kementerian.
- The Dudas Minus One mengalokasikan dana Rp15 miliar dari dana pribadi dan honor untuk membantu korban bencana.
- Raffi menyatakan kesiapan menjalani pemeriksaan dari BPK, BPKP, serta Inspektorat demi transparansi atas kerja sama kementerian.
Raffi turut memastikan bahwa dana tersebut tidak akan diambil dari pemotongan honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun pihak lain yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kerja sama sebelumnya.
Raffi menjelaskan, sumber dana berasal dari uang pribadinya serta honor yang diterima Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan KKP.
Siap Jika Kerja Sama Diperiksa BPK dan BPKP
Selain menyampaikan permintaan maaf dan komitmen bantuan, Raffi juga menyatakan kesediaannya menjalani pemeriksaan terkait polemik kontrak dengan kementerian.
Ia mempersilakan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Raffi menegaskan tidak akan menghindari proses evaluasi apabila ditemukan persoalan dalam prosedur kerja sama tersebut.
"Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK, sesuai kewenangan masing-masing," tuturnya.
Ia juga menyatakan siap menindaklanjuti setiap temuan atau kekurangan berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga terkait.
Sikap tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap potensi persoalan etika dalam kerja sama komersial yang melibatkan dirinya sebagai pejabat publik.
Raffi Ahmad Mengaku Pernah Konsultasi dengan KPK
Dalam klarifikasinya, Raffi turut mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024.
Konsultasi tersebut berkaitan dengan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk kemungkinan tetap menerima endorsement dan menjalankan kerja sama komersial setelah menduduki jabatan publik.
Raffi mengklaim bahwa berdasarkan konsultasi tersebut, aktivitas yang ditanyakannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia menyadari bahwa persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum.
Menurutnya, jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden juga membawa tanggung jawab etika dan kepatutan yang harus dijaga.
Ia mengakui kepercayaan masyarakat merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam setiap keputusan maupun aktivitas profesionalnya.
Raffi pun menyebut polemik tersebut sebagai bahan evaluasi agar lebih berhati-hati ke depannya.
Ia juga menilai kritik masyarakat sebagai bagian dari demokrasi yang harus diterima.
"Kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," tutup Raffi.