- Raffi Ahmad bersama grup The Duda's Minus One meminta maaf dan berkomitmen mendonasikan Rp15 miliar untuk korban bencana.
- Dewi Irawan dan publik mendesak Raffi Ahmad mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden akibat konflik kepentingan endorsement.
- ICW mengungkap perusahaan Raffi menerima kontrak influencer senilai Rp14,7 miliar dari KKP dan kementerian lain.
Suara.com - Raffi Ahmad bersama rekannya di grup The Duda's Minus One; Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta akhirnya buka suara serta menyampaikan permintaan maaf terkait polemik kerja sama endorsement dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tidak hanya itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral, Raffi bersama rekan-rekannya berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya para korban terdampak bencana.
Namun, langkah Raffi tersebut tidak serta-merta meredam kritik masyarakat. Banyak pihak justru mendesak suami Nagita Slavina itu agar mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Salah satu figur publik yang menyuarakan desakan tersebut adalah aktris senior Dewi Irawan.
Melalui unggahan di Instagram Story-nya, kakak mendiang Ria Irawan ini meminta Raffi Ahmad berbesar hati melepaskan jabatannya.
"Menurut gue sih ye, masalahnya enggak akan selesai dengan lu donasi Rp15 miliar," tulis Dewi Irawan.
"Ini soal etika jabatan publik dan konflik kepentingan. Harusnya mundur dari jabatan lu," katanya melanjutkan.
Pada unggahan Instagram Story berikutnya, aktris berusia 63 tahun tersebut membandingkan sikap Raffi dengan Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan mundur dari kursi Wakil Presiden di tengah kisruh ijazah SMA.
"Mundur dong, wapres aja mundur," tulisnya.
Sebagai informasi, berdasarkan pengungkapan Indonesia Corruption Watch (ICW), perusahaan milik Raffi Ahmad diketahui menerima kontrak jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)[2].
Kerja sama promosi kementerian dengan influencer atau figur publik pada dasarnya diperbolehkan. Namun, polemik muncul karena Raffi berstatus sebagai pejabat negara sehingga dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.