Suara.com - Selain ingin memperketat keamanan perairan Indonesia agar tak disusupi kapal asing penangkap ikan, Ganjar Pranowo kembali mengobral janji kepada nelayan.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 itu mengaku akan menghapus utang nelayan se-Indonesia jika nantinya memenangkan Pilpres 2024 mendatang.
Lalu bagaimana reaksi kelompok nelayan terkait pemutihan utang yang dijanjikan oleh Ganjar?
Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kajidin mengaku sudah mendengar pemberitaan soal Ganjar yang menyinggung nasib para nelayan, terutama soal utang yang masih menjadi beban hidup mereka.
Menurutnya, program penghapusan utang yang diwacanakan Ganjar itu adalah jalan keluar yang sangat dinanti-nanti para nelayan.
"Kami sudah dengar dan baca di berita, pak Ganjar ingin menghapuskan utang atau kredit macet nelayan. Itu program yang sangat bagus dan sudah kami tunggu-tunggu,” katanya dikutip Kamis (21/12).
Dia pun mengaku jika kehidupan nelayan sangat memprihatinkan karena banyak yang terlilit utang kepada tengkulak. Sebab, menurutnya, hasil yang didapat nelayan dari jerih payah menangkap ikan sangat kecil.
"Banyak nelayan kecil kita yang utangnya di tengkulak. Parahnya, harga ikan hasil tangkapan dijual rendah karena harus dijual di tengkulak yang diutangi itu. Jadi, kalau utang di tengkulak juga diselesaikan, nelayan bisa lebih sejahtera,” katanya.
Setelah janji menghapus utang nelayan, Ganjar kini ditantang untuk mengubah aturan yang dianggap merugikan nelayan. Bahkan, Ganjar jika nantinya bisa terpilih menjadi presiden bisa menghidupkan koperasi agar harga ikan yang dijual nelayan tidak lagi dimainkan para tengkulak.
Baca Juga: Blak-blakan, Putri Wapres Ma'ruf Amin Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
“Kami sudah bertemu pak Ganjar dan sampaikan problem itu. Beliau sepakat untuk merevisi regulasi yang memberatkan nelayan. Kami juga berharap, pak Ganjar menghidupkan Koperasi Perikanan Laut (KPL) agar harga ikan tidak dimainkan tengkulak dan nelayan bisa mendapatkan hasil optimal,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ganjar mengaku siap memutihkan kredit macet seluruh nelayan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Food & Agriculture Summit III di IPB International Convention Center Bogor, Selasa (19/12/2023).
"Kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir agar mereka lebih produktif. Selain pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan alat tangkap atau solar subsidi, satu hal yang bisa dilakukan adalah pemutihan kredit macet para nelayan," kata Ganjar.
Banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan. Dari data yang dihimpun, ada sekitar 8,25 persen kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan.
"Kalau ditotal jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp186 miliar. Maka sangat mungkin, kredit nelayan yang macet itu kita hapuskan saja, agar mereka terbantu dan lebih produktif. Setelah itu kita bina dan dampingi mereka," ucapnya.
Ganjar melihat banyak nelayan yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya karena memiliki banyak tanggungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024