Sehati dengan AMIN, PKS Konsisten Tolak Omnibus Law: Banyak Rugikan Pekerja!

Suara.com - Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengklaim partainya memiliki visi yang sejalan dengan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Syaikhu menerangkan PKS dan AMIN sama-sama ingin menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia.

Pengasuh Pondok Pesantren Tertua dan Terbesar di Indonesia Dukung Anies-Cak Imin

Tepis Seruan Gus Nadir dan Gus Ipul Menangkan Prabowo-Gibran, Gus Yahya: Bukan Resmi dari PBNU!

"Pada Pemilu 2024 ini, PKS membawa gagasan Kerja Gampang yang ingin menghadirkan delapan juta lapangan kerja baru. Komitmen PKS terhadap para pekerja sudah berlangsung lama, baik melalui struktur maupun legislasi, selaras dengan apa yang dibawa Paslon AMIN," ungkap Syaikhu dalam keterangannya, Selasa (30/1/2024).

Syaikhu menyebut angkatan kerja Indonesia saat inu didominasi oleh pekerja informal yang memiliki perlindungan lebih rentan dibanding pekerja formal.

Selain itu salah satu Indonesia akan menghadapi tantangan bonus demografi adalah kebutuhan lapangan kerja yang tinggi.

Bus Kampanye AMIN Mendadak Dibatalkan, Mardani Ali Sera: Massa Siap Longmarch ke JIS

Risaukan Ini saat 14 Februari, Prabowo ke Pendukung: Sesudah Nyoblos, Jangan Pulang!

Baca Juga: Nyelekit! Anies Sindir Pihak yang Kampanye sambil Joget-joget: Emang Mau Pilih Penari?

Oleh sebab itu, Syaikhu menilai PKS sejak awal konsisten membela nasib pekerja salah satunya sejak awal menolak UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.

Menurut Syaikhu, UU Cipta Kerja terbukti merugikan perlindungan terhadap pekerja dan tidak memberikan dampak signifikan terserapnya tenaga kerja.

Syaikhu mengatakan Investasi yang masuk nyatanya diakui pemerintah tidak memberikan dampak yang berbanding lurus terhadap terserapkan tenaga kerja lokal.

"PKS sejak awal konsisten menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan pekerja, mulai dari prosesnya yang kurang melibatkan unsur pekerja, peraturan kontrak, upah, PHK, dan lain sebagainya," kata dia.