Bikin Heboh Lagi, Kali Ini Luhut Sebut OTT KPK Kampungan, Politisi Demokrat Kesal: Dipikirnya Semua Orang Bisa Dia Marahin

Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, mengomentari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang kembali menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut mengatakan strategi pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah strategi yang kampungan.

Hal itu untuk merespon kritikan publik yang menilai kinerja KPK menurun karena OTT semakin sedikit. Menurut Luhut, sedikitnya OTT KPK menunjukkan kinerja KPK semakin apik.

“Itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu success story-nya, “ kritik Luhut kala ditemui di Gedung KPK Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (18/7/2023), dikutip dari Suara.com.

Menanggapi hal tersebut, Panca meyakini Luhut akan marah seandainya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik kembali. Kader Partai Demokrat itu tampak kesal dengan Luhut yang kerap memarahi orang lain.

“Terus nanti ngamuk lagi kalau indeks persepsi korupsi Indonesia naik lagi. Dipikirnya semua orang bisa dia marahin,” ujar Panca, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @panca66 pada Kamis (20/7/2023).

Untuk diketahui, skor IPK Indonesia tahun 2022 berada di angka 34, terburuk sepanjang era reformasi negeri ini. Padahal sejak tahun 2014 skor IPK Indonesia tidak pernah melewati angka 40.

IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori.

Sementara itu, terkait IPK yang menurun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihak akan melakukan koreksi dan evaluasi pemerintah agar ke depannya IPK Indonesia makin baik.

Baca Juga: Mantap! IHSG Ditutup Melesat ke Level 6.864

“Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” ujar Presiden menanggapi pertanyaan awak media, Kamis (02/02/2023), setelah meninjau Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.