Sesama Komisaris Utama BUMN, Gaji Ahok di Pertamina 10 Kali Lipat Lampaui Said Aqil di KAI?

Suara.com - Keputusan Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank untuk mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Telkom membuat Basuki Tjahaja Purnama dan KH Said Aqil Siradj ikut diperbincangkan publik.

Pasalnya walaupun sudah terang-terangan mendukung capres, Ahok dan Said Aqil tidak ikut mengundurkan diri seperti Abdee. Kini Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sedangkan Said Aqil adalah Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Namun walaupun sama-sama tercantum sebagai Komisaris Utama di situs resmi BUMN tersebut, gaji yang diperoleh Said Aqil dan Ahok ternyata berbeda cukup jauh. Memangnya berapa penghasilan kedua figurt tersebut di BUMN?

Gaji Said Aqil Siradj

Sebelum menjadi Komisaris Utama KAI, KH Said Aqil Siradj diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun sejak Maret 2021, Said Aqil resmi menjabat sebagai Komisaris KAI.

Dikutip dari berbagai sumber, gaji seorang Komisaris KAI disebut-sebut mencapai Rp14 juta per bulan pada tahun 2022. Namun Komisaris KAI masih berhak menerima berbagai tunjangan lain, seperti tantiem atau insentif khusus sebesar Rp9 juta, dan renumerasi Tunjangan Hari Raya keagamaan senilai Rp886 juta.

Gaji Basuki Tjahaja Purnama

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menetapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina sejak 25 November 2019. Ahok pernah blak-blakan mengaku mendapatkan gaji sampai Rp170 juta setiap bulannya.

Selain gaji, Ahok juga berhak menerima sederet tunjangan lain. Misalnya saja tantiem atau insentif kerja yang nilainya bisa tembus Rp25 miliar pada tahun 2020.

Baca Juga: Segini Gaji Said Aqil dan Ahok, Sesama Komisaris BUMN Terang-terangan Dukung Capres

Sedangkan menurut Laporan Keuangan Pertamina, kompensasi manajemen kunci Pertamina termasuk Direksi dan Komisaris bisa mencapai Rp358,5 miliar per tahun. Dengan data tersebut, Ahok diperkirakan mendapatkan kompensasi hingga Rp59,75 miliar per tahun, atau setara Rp4,97 miliar setiap bulan pada tahun 2022.