Berapa Gaji Wali Kota Depok? Jabatan Tinggi yang Terang-terangan Ditolak Ayu Ting Ting

Suara.com - Berapa gaji Wali Kota Depok? Topik tersebut ramai disinggung seiring kabar Ayu Ting Ting terang-terangan menolak untuk menjadi Wali Kota Depok. Padahal tawaran sering datang kepada Ayu Ting Ting, lho.

Fakta menarik ini terungkap dari obrolan Ayu Ting Ting dalam podcast Malaka Project. Ayu Ting Ting enggan sembarangan menerima tawaran menjadi wali kota karena merasa tidak ahli dalam bidang tersebut.

"Kalau jadi Wali Kota Depok, kalau yang nawarin mah ada. Cuma pasti selalu kita tolak," cerita Ayu Ting Ting seperti dilansir Suara.com dari YouTube Malaka pada Kamis (13/2/2025).

"(Ditolak) karena kan bukan bidangnya Ayu. Ayu tidak mau memaksakan gitu apalagi kita hidup udah tenang, udah enak-enak kerja," imbuh Ayu Ting Ting menjelaskan alasannya menolak tawaran menjadi wali kota.

Kini menjadi jabatan yang ditolak oleh Ayu Ting Ting, kira-kira berapa gaji Wali Kota Depok? Dan, adakah tunjangan serta fasilitas yang diterima oleh Wali Kota Depok? Simak ulasan berikut ini.

Gaji dan Tunjangan Wali Kota Depok

Gaji kepala daerah seperti Wali Kota Depok telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2000 Pasal 4. Besarannya adalah sebagai berikut:

Gaji kepala daerah Kabupaten/Kota (Bupati dan Wali Kota) adalah sebesar Rp2,1 juta per bulan

Gaji wakil kepala daerah Kabupaten/Kota (Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota) adalah sebesar Rp1,8 juta per bulan

Baca Juga: Segini Gaji Anthony Mackie vs Chris Evans yang Jadi Captain America, Siapa Paling Kaya?

Selain gaji, kepala daerah juga berhak mendapat tunjangan jabatan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Besarannya adalah Rp3,78 juta per bulan (untuk kepala daerah) dan Rp3,24 juta per bulan (untuk wakil kepala daerah).

Fasilitas Wali Kota

Kepala daerah seperti Wali Kota Depok juga akan mendapat beberapa fasilitas selama menjabat. Rincian fasilitas tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut peraturan tersebut, fasilitas yang diterima oleh Wali Kota Depok sebagai pejabat daerah adalah sebagai berikut:

• Kendaraan dinas
• Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya
• Biaya pembelian inventaris rumah jabatan
• Biaya rumah tangga
• Biaya perjalanan dinas
• Biaya pemeliharaan kesehatan
• Biaya pemeliharaan kendaraan dinas
• Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventarisnya
• Biaya penunjang operasional