7 Aturan Renovasi Rumah Subsidi Terbaru 2025, Apa Saja yang Boleh Diubah?

Suara.com - Ada beberapa aturan renovasi rumah subsidi terbaru 2025 yang perlu dimengerti oleh pembeli atau calon pembeli rumah subsidi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, perumahan bersubsidi menyediakan perumahan yang terjangkau bagi orang-orang dengan pendapatan terbatas.

Orang bisa membeli rumah subsidi secara cash atau dicicil dengan nominal kredit tertentu.

Biasanya, jumlah iuran kredit yang Anda bayarkan ditentukan oleh pendapatan Anda dan disebut perumahan yang disesuaikan dengan pendapatan.

Umumnya, Anda membayar sekitar 30% dari pendapatan bulanan Anda untuk sewa, dan sisa sewa disubsidi oleh program sewa. 

Misalnya di Indonesia, beberapa orang yang mengambil kredit rumah subdisi selama 10 tahun akan berbeda iuran per bulannya dengan mereka yang mengambil kredit selama 15 atau bahkan 20 tahun.

Nantinya, lama waktu kredit akan disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan kreditur.

Rumah subsidi adalah bagian dari program pemerintah melalui Kementerian PUPR agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah layak huni secara mudah dan murah. 

Hanya saja, dalam Kepmen Nomor 689/KPTS/M/2023 terbaru, tidak dijelaskan mengenai aturan atau larangan renovasi rumah subsidi.

Baca Juga: 5 Inspirasi Desain Rumah Subsidi 14 Meter Persegi ala Lippo Group yang Viral: Fungsional dan Modern?

Aturan renovasi rumah subsidi juga tidak diatur dalam sejumlah peraturan, baik Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri.

Ya, meski Anda sudah mendapatkan rumah atas nama Anda, namun pemilik rumah subsidi tak boleh serta merta merenovasi rumah mereka.

Sebab ada aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh pengguna rumah subdisi soal renovasi yang harus dilakukan.

7 Aturan Renovasi Rumah Subsidi Terbaru 2025

Dirangkum Suara.com dari situs resmi CIMB Niaga, berikut ini ada tujuh aturan renovasi rumah subsidi yang harus diikuti:

1. Perlu Mendapatkan Persetujuan dari Pihak Bank