Berapa Gaji Arlan sebagai Wali Kota Prabumulih? Viral Copot Kepsek yang Tegur Anaknya

Suara.com - Wali Kota Prabumulih Arlan viral setelah diduga mencopot Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabumulih, Roni Ardiansyah. Alasannya, Kepsek Roni menegur anaknya yang membawa mobil ke sekolah.

Aksi ini tentu membuat Wali Kota Arlan ramai dikritik. Lantas, berapa gaji Arlan sebagai Wali Kota Prabumulih?

Gaji Wali Kota Prabumulih

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Negara serta Pejabat Negara Lainnya, gaji pokok seorang wali kota di Indonesia ditetapkan sebesar Rp2,1 juta per bulan.

Angka ini sama untuk bupati dan wali kota di seluruh negeri, tanpa pembeda berdasarkan ukuran daerah. Untuk wakil wali kota, gaji pokoknya Rp1,8 juta per bulan.

Selain gaji pokok, wali kota berhak atas tunjangan jabatan yang lebih substansial.

Berdasarkan perpres yang sama, tunjangan jabatan wali kota mencapai Rp3,78 juta per bulan. Ini setara dengan 1,8 kali gaji pokok.

Total gaji wali kota bisa mencapai Rp5,88 juta, belum termasuk tunjangan kinerja (tukin) atau TPP yang bervariasi antar daerah.

Di Prabumulih, sebagai kota kecil dengan APBD sekitar Rp1,5 triliun (data 2024), TPP untuk ASN termasuk wali kota bisa mencapai Rp2-5 juta per bulan, tergantung kinerja.

Baca Juga: Drama Copot Kepsek Viral, Wali Kota Prabumulih Akhirnya Minta Maaf: Anak Bawa Mobil Itu Hoaks

Secara keseluruhan, pendapatan bulanan Arlan sebagai Wali Kota Prabumulih diperkirakan Rp8-10 juta. Gaji ini tentu jauh lebih rendah dari harta kekayaannya yang mencapai Rp17 miliar di LHKPN.

Data ini menunjukkan bahwa gaji wali kota bukan sumber utama kekayaan pejabat daerah.

Banyak yang berlatar belakang pengusaha seperti Arlan, yang kekayaannya berasal dari bisnis sebelum menjabat.

Namun, ini juga memicu diskusi tentang transparansi LHKPN dan potensi konflik kepentingan.

Profil Arlan Wali Kota Prabumulih

Arlan, yang akrab disapa Cak Arlan, adalah pengusaha sukses di bidang karet sebelum terjun ke politik.