Tak Cuma Buat Belanja, Sistem Pembayaran Digital Kini Menyentuh Layanan Publik

Suara.com - Bayar belanja, transfer uang, menerima bantuan, hingga membayar berbagai kebutuhan sehari-hari kini semakin mudah dilakukan secara digital.

Perubahan kebiasaan ini membuat sistem pembayaran tidak lagi sekadar urusan transaksi perbankan, tetapi sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Di Indonesia, penggunaan pembayaran digital juga terus berkembang. Bank Indonesia mencatat volume transaksi melalui internet dan mobile banking, BI-FAST, serta BI-RTGS mencapai 16,07 miliar transaksi pada semester I 2026, tumbuh 36,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, transaksi QRIS juga terus meningkat. Pada triwulan II 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 100,12 persen secara tahunan, seiring bertambahnya jumlah pengguna dan merchant. Pada periode yang sama, transaksi QRIS antarnegara mencatat nilai net inbound sebesar Rp1,52 triliun.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan ekosistem pembayaran digital. Namun, semakin luas penggunaannya, semakin penting pula memastikan sistem pembayaran dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan mendukung kebutuhan publik.

Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam kolaborasi PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan Yayasan Bina Astacita Center (BACenter). Keduanya menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan program dan solusi sistem pembayaran nasional yang berbasis riset serta didukung rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

Tidak Hanya Soal Teknologi

Ketika membicarakan sistem pembayaran digital, teknologi sering menjadi perhatian utama. Padahal, sistem yang baik juga perlu mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut digunakan dan siapa saja yang dapat merasakan manfaatnya.

Kolaborasi Jalin dan BACenter mencoba menggabungkan dua sisi tersebut. Jalin memiliki pengalaman dalam infrastruktur dan teknologi sistem pembayaran, sementara BACenter memiliki kompetensi dalam riset ekonomi, analisis kebijakan, dan perumusan rekomendasi strategis.

Baca Juga: NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pemerintah, Perkuat Integrasi Layanan Publik

Hasil kerja sama ini diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan inklusi keuangan.

Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, mengatakan pengembangan sistem pembayaran pemerintah perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dan tujuan kebijakan, bukan semata-mata dari teknologi.

“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai,” kata Ario.

Menurutnya, riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi agar solusi yang dikembangkan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga tepat sasaran dan dapat diterapkan.

Dari Riset ke Solusi yang Bisa Diuji

Hal menarik dari kerja sama ini adalah upaya menghubungkan hasil riset dengan penerapan di lapangan. Artinya, kajian yang dibuat tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi diharapkan dapat dikembangkan menjadi model implementasi maupun proyek percontohan.