- Masyarakat miskin yang status BPJS PBI-nya tidak aktif harus memeriksa data dan mengusulkan ulang kepesertaannya.
- Peserta wajib mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP, KK, serta dokumen pendukung lainnya.
- Dinas Sosial memverifikasi usulan data tersebut agar status bantuan iuran dapat diaktifkan kembali oleh pemerintah.
Informasi status tersebut penting untuk mengetahui kondisi kepesertaan sebelum peserta mengurus proses pengaktifan kembali.
2. Datangi Kantor Desa atau Kelurahan
Setelah mengetahui status kepesertaan, peserta dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai alamat domisili untuk menyampaikan permohonan pengusulan kembali sebagai penerima bantuan.
Petugas setempat dapat membantu memeriksa data sosial dan memberikan informasi mengenai prosedur pendataan yang berlaku di wilayah tersebut.
Tahapan ini diperlukan karena peserta perlu memastikan bahwa kondisi sosial ekonominya tercatat sesuai keadaan sebenarnya.
3. Siapkan Dokumen Pendukung
Sebelum mengurus pengajuan, peserta sebaiknya menyiapkan dokumen identitas dan kepesertaan agar proses pemeriksaan data berjalan lebih mudah.
Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu BPJS Kesehatan.
- Surat keterangan tidak mampu apabila diminta oleh petugas.
Kelengkapan dokumen dapat membantu petugas mencocokkan identitas peserta dengan data kependudukan dan informasi yang digunakan dalam proses pengusulan bantuan.
Namun, persyaratan administrasi tambahan dapat berbeda sesuai ketentuan pemerintah daerah sehingga peserta sebaiknya menanyakan kebutuhan dokumen kepada kantor desa atau kelurahan terlebih dahulu.
4. Ikuti Proses Verifikasi dan Pengusulan Data
Setelah dokumen diserahkan, pihak desa atau kelurahan dapat melakukan pemeriksaan dan membantu mengusulkan kembali data peserta untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai mekanisme pendataan yang berlaku.
Pengajuan tersebut selanjutnya dapat diteruskan kepada Dinas Sosial kabupaten atau kota untuk menjalani pemeriksaan dan verifikasi lanjutan.
Proses ini menjadi bagian penting karena penetapan penerima bantuan iuran tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan kartu BPJS, tetapi juga berdasarkan hasil pendataan dan penilaian kelayakan.
5. Tunggu Hasil Persetujuan dan Aktivasi
Setelah pengusulan dilakukan, peserta perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan mengenai kelayakan untuk kembali menerima bantuan iuran.
Lama prosesnya dapat berbeda-beda, bergantung pada kelengkapan dokumen, tahapan verifikasi, serta kebijakan dan mekanisme pendataan di masing-masing daerah.
Apabila pengajuan disetujui dan status kepesertaan telah diaktifkan kembali, peserta dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peserta sebaiknya memeriksa kembali status kepesertaan melalui Mobile JKN atau Care Center 165 sebelum datang ke fasilitas kesehatan.
Bagaimana Jika BPJS PBI Belum Bisa Diaktifkan?
Apabila pengajuan belum disetujui sementara peserta membutuhkan perlindungan kesehatan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri atau PBPU.
Melalui pilihan tersebut, peserta perlu membayar iuran sesuai ketentuan dan kelas perawatan yang berlaku.
Jika kemudian peserta kembali memenuhi kriteria penerima bantuan, perubahan status kepesertaan dapat diurus melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan BPJS Kesehatan.
Karena itu, peserta sebaiknya terus memantau perkembangan pengajuan serta memastikan data kependudukan dan sosial ekonominya tetap sesuai dengan kondisi terkini.