- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
- Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, pengunduran diri sukarela termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat.
- Gibran berpeluang menerima uang pensiun dan fasilitas negara jika status pemberhentian resminya disahkan.
Perbedaan dengan Skenario Pemakzulan
Jika pemberhentian terjadi melalui mekanisme pemakzulan dan statusnya dinyatakan tidak dengan hormat, hak pensiun dan fasilitas tersebut berpotensi hilang.
Undang-undang menekankan bahwa hanya pemberhentian dengan hormat yang membuka akses terhadap hak-hak tersebut.
Pengunduran diri secara sukarela umumnya dipandang lebih “bersih” secara administratif dibandingkan proses yang bersifat conflictual.
Status Terkini Proses Pengunduran Diri Gibran
Hingga 10 November 2026, Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo. Namun proses resmi belum final. Ia juga masih menempuh jalur hukum terkait dokumen pendidikannya.
Selama status pemberhentian belum ditetapkan secara resmi sebagai berhenti dengan hormat, hak pensiun belum otomatis aktif. Semua bergantung pada ketetapan administratif yang akan dikeluarkan kemudian.
Jadi secara hukum, Gibran berpeluang besar mendapatkan uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir beserta sejumlah fasilitas pendukung jika pengunduran dirinya resmi dinyatakan sebagai berhenti dengan hormat. Aturan yang berlaku sejak 1978 memang mengakomodasi skenario resign atas permintaan sendiri.
Namun, implementasi tetap bergantung pada proses formal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wapres yang sedang berjalan. Publik perlu menunggu ketetapan resmi sebelum hak-hak tersebut benar-benar berlaku.