- Pekerja yang berhenti bekerja karena resign atau PHK dapat mencairkan seluruh saldo JHT setelah melewati masa tunggu satu bulan.
- Saldo JHT dapat dicairkan penuh saat peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- Peserta aktif minimal 10 tahun dapat mencairkan sebagian saldo sebesar 10 atau 30 persen untuk persiapan perumahan.
Suara.com - Banyak pekerja di Indonesia bertanya-tanya kapan saldo BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), bisa dicairkan. Program ini merupakan tabungan hari tua yang dihimpun dari iuran pekerja dan pemberi kerja, sehingga aturannya cukup ketat agar dana tetap berfungsi sesuai tujuan jangka panjang.
Meski demikian, pemerintah memberikan beberapa opsi pencairan baik penuh maupun sebagian agar peserta tetap memiliki fleksibilitas saat menghadapi perubahan status kerja atau kebutuhan tertentu.
Salah satu miskonsepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa saldo JHT hanya bisa diambil saat usia pensiun 56 tahun. Padahal, ada sejumlah kondisi yang memungkinkan pencairan lebih awal, termasuk saat berhenti bekerja.
Aturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait, serta diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui layanan offline maupun online.
Penting untuk memahami bahwa pencairan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada masa tunggu, persyaratan dokumen, dan status kepesertaan yang harus dipenuhi. Jika tidak memenuhi syarat, pengajuan klaim akan ditolak atau ditunda. Oleh karena itu, memahami waktu dan ketentuan yang berlaku sangat membantu agar proses berjalan lancar.
Artikel ini akan menjelaskan secara rinci kapan BPJS Ketenagakerjaan (khususnya JHT) bisa dicairkan, mulai dari kondisi berhenti bekerja, usia pensiun, hingga opsi pencairan sebagian saat masih aktif bekerja. Dengan informasi ini, peserta bisa mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengajukan klaim.
1. Setelah Berhenti Bekerja (Resign atau PHK)
Ini adalah alasan pencairan yang paling sering digunakan. Peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK dapat mencairkan 100 persen saldo JHT setelah status kepesertaan menjadi nonaktif dan melewati masa tunggu satu bulan.
Masa tunggu dihitung sejak tanggal surat keterangan berhenti bekerja atau sejak perusahaan menonaktifkan kepesertaan di sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Peserta wajib memastikan tidak sedang bekerja di perusahaan lain selama masa tunggu. Jika kembali bekerja, saldo akan tetap terakumulasi di kepesertaan baru. Dokumen yang biasanya dibutuhkan meliputi kartu peserta, e-KTP, KK, buku tabungan, dan surat keterangan berhenti bekerja atau dokumen sejenis.
- Baca Juga
- Apa itu BPJS Kesehatan PBI?
2. Mencapai Usia Pensiun 56 Tahun
Saat peserta genap berusia 56 tahun, saldo JHT bisa dicairkan penuh meskipun masih aktif bekerja. Aturan ini juga berlaku jika perusahaan memiliki ketentuan pensiun lebih awal sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Pencairan karena pensiun relatif lebih sederhana karena tidak memerlukan masa tunggu seperti kasus resign.
3. Mengalami Cacat Total Tetap
Peserta yang mengalami cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali berhak mencairkan seluruh saldo JHT kapan saja.
Klaim ini memerlukan surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi cacat total tetap. Dokumen medis menjadi syarat utama selain dokumen identitas standar.
4. Meninggalkan Indonesia untuk Selamanya
Peserta yang pindah ke luar negeri secara permanen (baik WNI maupun WNA) dapat mencairkan saldo JHT.
Syarat utamanya adalah dokumen imigrasi yang membuktikan niat tinggal permanen di luar negeri, seperti visa tinggal permanen atau surat pernyataan meninggalkan Indonesia.