- Kasus Alice Huang terkait dugaan pengalihan chip AI ke China membuka perhatian publik terhadap ancaman spionase modern.
- Praktisi investigasi Jubun menyatakan metode honey trap memanfaatkan kedekatan emosional untuk membocorkan informasi rahasia perusahaan secara sukarela.
- Jubun mengingatkan Indonesia harus mewaspadai spionase ekonomi dengan memperkuat pengamanan informasi strategis dan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh.
Namun, dugaan keterlibatan Alice dalam operasi spionase belum terbukti secara hukum. Otoritas Singapura juga membedakan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran perdagangan teknologi dengan tuduhan spionase.
Karena itu, Jubun meminta agar kasus tersebut tidak disimpulkan hanya berdasarkan hubungan personal atau kedekatan seseorang dengan petinggi perusahaan.
“Sebagai investigator, kita tidak boleh langsung menyimpulkan seseorang sebagai mata-mata hanya karena memiliki hubungan dengan pejabat atau petinggi perusahaan. Yang harus diperiksa adalah apakah terdapat aktivitas pengumpulan informasi, aliran dana mencurigakan, komunikasi dengan pihak tertentu, atau bukti lain yang menunjukkan adanya operasi intelijen,” tegasnya.
Ia menyebut penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan bukti digital, hubungan korporasi, transaksi keuangan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Investigasi bukan pekerjaan mencari pembenaran atas kecurigaan. Investigasi adalah proses menemukan fakta dan membuktikan kebenaran,” katanya.
Indonesia Perlu Waspadai Spionase Ekonomi
Jubun juga mengingatkan Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi spionase ekonomi dan pencurian informasi strategis. Sejumlah sektor seperti pertambangan, energi, perbankan, telekomunikasi, teknologi, dan industri pertahanan memiliki informasi bernilai tinggi yang berpotensi menjadi sasaran.
Menurutnya, spionase tidak hanya berkaitan dengan kepentingan militer atau pemerintahan. Dalam persaingan ekonomi global, informasi mengenai teknologi, proses produksi, kondisi keuangan, hingga strategi bisnis perusahaan juga memiliki nilai strategis.
Untuk mengantisipasinya, perusahaan perlu memperkuat sistem keamanan informasi, membatasi akses terhadap dokumen rahasia, melakukan pemeriksaan latar belakang sesuai hukum, serta menerapkan kebijakan konflik kepentingan bagi pejabat perusahaan.
Kemampuan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang melibatkan teknologi, jaringan bisnis lintas negara, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan kepercayaan.
“Dalam dunia intelijen, tidak semua rahasia dicuri dengan paksa. Sebagian justru berpotensi terbuka karena seseorang memberikan kepercayaan kepada pihak yang salah,” pungkasnya.