Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memberikan keterangan pers. [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj]
BACA 10 DETIK
  • Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri tidak memicu kebocoran informasi operasi tangkap tangan.
  • Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan aksi penyadapan ilegal tersebut menyasar Presiden, pejabat lembaga negara, hingga penegak hukum.
  • Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan ilegal dan menahan sebagian besar pelaku di Rutan Brimob.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu bahwa lembaga antirasuah ini juga turut disadap oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.

Meski menjadi pihak yang diduga disadap, KPK meyakini hal itu tidak berdampak pada isu kebocoran informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan secara tertutup.

"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," tambah dia.

Taufik mengaku yakin bahwa penyadapan terhadap KPK tidak berkaitan dengan dugaan kebocoran informasi soal operasi senyap.

Sebab, dia memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan KPK, termasuk OTT hanya diketahui oleh internal KPK.

“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," tandas Taufik.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut penyadapan ilegal tersebut menyasar berbagai kalangan. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, pejabat kementerian dan lembaga, hingga anggota DPR RI serta tokoh politik.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata dia di DPR, Kamis (12/11/2026).

Suyudi melanjutkan, sasaran lainnya diduga mencakup gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, hingga internal Polri. Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga masuk dalam daftar tersebut.

Dalam perkara ini, Polri awalnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Bareskrim kemudian menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.

Slamet disebut berperan sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.

Dari keempat tersangka, tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Brimob. Sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena faktor kesehatan pascasakit stroke.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com