Studi: Pengelolaan Hutan Adat Masih Didominasi Elite Laki-laki, Mengapa Perempuan Masih Terpinggir?

Selasa, 17 November 2026 | 13:50 WIB
Sumber: Forest Digest

Suara.com - Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga hutan, mulai dari mencari bahan pangan hingga memanfaatkan tanaman obat untuk kebutuhan keluarga. Namun, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan, termasuk melalui skema Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, masih terbatas.

Studi World Resources Institute (WRI) Indonesia bertajuk Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat menemukan bahwa tata kelola hutan di tingkat tapak masih didominasi oleh segelintir elite laki-laki. Kondisi ini memperkuat ketimpangan gender yang telah mengakar dalam struktur sosial masyarakat.

Tim peneliti WRI Indonesia, yang terdiri dari Septrina Frisca Tobing, Cynthia Maharani, Lucentezza Napitupulu, Dean Yulindra Affandi, dan Jasnari, menemukan bahwa proses pengajuan penetapan Hutan Adat di wilayah studi umumnya didominasi pemuka adat dan pejabat desa laki-laki.

Akibatnya, perempuan kerap tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun penentuan aturan pengelolaan hutan. Padahal, mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Implementasi kehutanan masyarakat, jika tidak memperhatikan dinamika kuasa, berisiko semakin mengucilkan kelompok yang sudah terpinggirkan," tulis tim peneliti WRI Indonesia dalam laporan tersebut.

Norma Sosial dan Beban Ganda Perempuan

Terbatasnya partisipasi perempuan tidak lepas dari norma sosial yang membagi peran berdasarkan gender. Studi WRI Indonesia menemukan bahwa pengelolaan hutan secara komunal masih dianggap sebagai urusan publik yang menjadi ranah laki-laki. Sementara itu, perempuan lebih banyak ditempatkan pada tanggung jawab domestik dan pengasuhan keluarga.

Pembagian peran tersebut membuat perempuan menghadapi beban ganda (double burden). Mereka harus menjalankan pekerjaan rumah tangga sekaligus memenuhi tanggung jawab lain ketika ingin terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan atau musyawarah desa.

Keterbatasan waktu dan ruang gerak semakin menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan. Bahkan, ketika ada perempuan yang masuk dalam struktur pengelolaan hutan, studi tersebut menemukan bahwa mereka umumnya memiliki kedekatan khusus dengan pemuka adat atau pejabat desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk terlibat belum sepenuhnya terbuka secara setara. Akses terhadap posisi pengambilan keputusan masih dipengaruhi relasi kuasa di tingkat masyarakat.

Mendorong Pengelolaan Hutan yang Inklusif

Terbatasnya keterlibatan perempuan berisiko membuat kebijakan pengelolaan hutan mengabaikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Padahal, perempuan memiliki pemahaman mengenai keanekaragaman hayati, pemanfaatan tanaman obat, hingga strategi memenuhi kebutuhan pangan keluarga dari sumber daya hutan.

WRI Indonesia merekomendasikan agar pelaksanaan Perhutanan Sosial dan pengakuan Hutan Adat mempertimbangkan dinamika sosial serta kesetaraan gender. Salah satunya dengan membuka ruang musyawarah yang memungkinkan perempuan menyampaikan pendapat dan terlibat dalam penentuan kebijakan.

Pelibatan kelompok perempuan dalam kelompok tani hutan serta pendampingan masyarakat yang inklusif juga dinilai penting untuk memperluas partisipasi mereka.

Pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat. Tanpa ruang pengambilan keputusan yang setara, kebijakan perlindungan hutan berisiko mengabaikan pihak-pihak yang selama ini justru berperan langsung dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya hutan.

Penulis: Inesia Dian

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com