- Riwayat kredit calon karyawan dapat dibaca perusahaan melalui SLIK OJK saat melakukan proses rekrutmen kerja.
- Perusahaan di sektor keuangan dan BUMN tertentu lebih ketat memeriksa catatan gagal bayar pinjaman online.
- Status gagal bayar atau kolektibilitas macet dapat mempersulit pelamar kerja karena dianggap mengurangi integritas finansial.
Suara.com - Pinjaman online atau pinjol semakin akrab di kehidupan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kemudahannya membuat banyak orang menggunakannya untuk kebutuhan mendesak atau bahkan konsumsi.
Namun, di balik kemudahan itu, muncul kekhawatiran baru: apakah riwayat pinjol bisa menjadi penghalang saat melamar pekerjaan, khususnya di perusahaan swasta atau BUMN?
Banyak pelamar kerja, termasuk fresh graduate, mulai menyadari bahwa catatan kredit mereka tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dulu dikenal sebagai BI Checking. Data ini mencakup pinjaman bank, kartu kredit, paylater, hingga pinjol legal yang melapor ke OJK. Ketika perusahaan melakukan background check, riwayat tersebut bisa ikut terbaca.
Secara resmi, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan perusahaan mengecek SLIK sebagai syarat rekrutmen. Pengecekan sepenuhnya menjadi kebijakan internal masing-masing perusahaan.
Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan, terutama yang bergerak di sektor keuangan dan BUMN tertentu, memang mempertimbangkan rekam jejak kredit calon karyawan.
Fenomena ini semakin relevan seiring meningkatnya kasus gagal bayar pinjol. OJK sendiri pernah mengingatkan bahwa status kolektibilitas buruk, khususnya kolektibilitas 5 (macet), dapat mempersulit seseorang mendapatkan pekerjaan. Lalu, seberapa besar pengaruhnya? Berikut ulasan lengkapnya dalam bentuk listikel.
1. Tidak Semua Perusahaan Mengecek Riwayat Pinjol
Tidak semua HRD melakukan pengecekan SLIK. Perusahaan di sektor non-keuangan, seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur, atau industri kreatif, biasanya lebih fokus pada kompetensi, pengalaman, dan karakter pelamar.
Bagi mereka, riwayat pinjol yang lancar atau bahkan tidak ada sama sekali jarang menjadi isu. Namun, sekali ada tunggakan berat, risiko tetap ada karena bisa dianggap sebagai indikator manajemen keuangan yang kurang baik.
2. Sektor Keuangan dan Fintech Paling Ketat
Bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dan fintech hampir pasti melakukan pengecekan SLIK. Mereka menerapkan prinsip Know Your Employee untuk menilai integritas dan risiko calon karyawan.
Seseorang dengan riwayat pinjol macet dianggap berpotensi mengalami tekanan finansial yang bisa memengaruhi kinerja, bahkan membuka celah fraud.
Di industri ini, kolektibilitas 1 (lancar) menjadi standar yang diinginkan, sementara kolektibilitas 3 ke atas sudah berisiko tinggi.
3. Di BUMN, Pengaruhnya Bergantung pada Perusahaan dan Posisi
Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) tidak mencantumkan SLIK sebagai syarat resmi. Namun, beberapa BUMN, terutama yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, atau pengelolaan aset, sering melakukan pengecekan internal.
Untuk posisi keuangan, akuntansi, atau yang berhubungan dengan pengelolaan dana, riwayat kredit yang buruk bisa menjadi alasan tidak lolos.
Sebaliknya, posisi teknis atau operasional di BUMN non-keuangan biasanya lebih longgar. Banyak sumber menyebutkan bahwa BUMN mengharapkan kolektibilitas 1 agar pelamar dianggap aman secara finansial.
4. Yang Dianggap Bermasalah Bukan Punya Pinjol, melainkan Gagal Bayar
Memiliki pinjol legal atau paylater tidak otomatis membuat seseorang ditolak. Yang menjadi perhatian adalah status pembayarannya. Jika selalu lancar (kolektibilitas 1), riwayat itu justru bisa menunjukkan kedisiplinan.