-
Wapres pengganti Gibran wajib memahami kompleksitas masalah daerah serta menjadi perekat hubungan dengan pusat.
-
Isu mendesak daerah meliputi dana transfer, otonomi khusus, sumber daya alam, hingga ketidakadilan pembangunan.
-
Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon sebelum MPR memilih wapres pada 9 Desember 2026.
Suara.com - Kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menuntut sosok pemimpin yang menguasai peta permasalahan daerah di seluruh kepulauan Indonesia. Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. T. M. Jamil menegaskan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto tersebut harus mampu menjembatani ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penegasan ini muncul di tengah proses transisi kepemimpinan nasional setelah Gibran resmi meletakkan jabatannya pada 12 November 2026 lalu. Pengisian posisi orang nomor dua di Indonesia ini tidak boleh sekadar mengakomodasi kompromi elite politik di ibu kota.
Kapasitas teknis calon pemimpin baru menjadi pertaruhan besar untuk menjawab ketimpangan pembangunan di luar Pulau Jawa. Jamil mengingatkan bahwa wilayah Indonesia terbentang luas dengan tantangan geografis serta sosial yang sangat beragam.
“Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, dan bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Namun, Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks,” kata Jamil dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026) dikutip dari Antara.
Kompleksitas masalah wilayah tersebut menuntut eksekusi kebijakan yang cepat dan tepat sasaran dari meja wakil presiden. Tanpa pemahaman akar masalah yang kuat, jurang pemisah antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal berpotensi melebar.
Persoalan krusial yang menanti penanganan serius meliputi polemik dana transfer ke daerah (TKD), dana bagi hasil, hingga efektivitas dana otonomi khusus. Selain urusan fiskal, gesekan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering memicu kebuntuan birokrasi di lapangan.
Sektor pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup juga masuk dalam daftar masalah mendesak yang wajib mendapat atensi khusus. Wapres mendatang harus hadir membawa solusi nyata untuk mengakhiri praktik ketidakadilan pembangunan di berbagai provinsi.
Sementara itu, mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden kini mulai bergulir di parlemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026 mendatang.
Sesuai aturan yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto memegang kunci awal dalam menentukan figur kandidat tersebut. Prabowo wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR RI sebelum jadwal sidang paripurna berlangsung.