Diskusi: Kepastian Hak atas Tanah Jadi Pijakan Awal Kemandirian Ekonomi

Rabu, 18 November 2026 | 12:30 WIB
FGD bertema Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Dok: Celios)

Suara.com - Ketidakpastian dalam tata pengelolaah tanah berpotensi menghambat investasi, menahan pembangunan, menghilangkan kesempatan kerja, serta membuat aset yang seharusnya produktif justru terbengkalai.

Soal ini, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai, persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Nailul pun mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.

“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul di FGD  bertema : Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.

Pasalnya, legalitas kepemilikan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, dan dukungan produktivitas.

“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.

Nailul menambahkan, ketidakpastian hukum pertanahan dapat menciptakan kerugian ekonomi yang jauh lebih luas daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.

Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan karena konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, maupun investasi. Padahal, aktivitas tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek berganda bagi perekonomian di sekitarnya.

Pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari aktivitas ekonomi yang tidak jadi berlangsung. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan semestinya tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif. Kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat penting agar tanah dapat berfungsi sebagai aset produktif.

Persoalan ini juga mendapat perhatian Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan harus dilihat dari perspektif hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.

Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan, hingga keberlanjutan lingkungan hidup.

"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com