Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali

Selasa, 17 November 2026 | 19:36 WIB
Massa tampak membawa poster protes dengan wajah Menkomdigi Meutya Hafid. (Suara.com/Alif Bintang)
BACA 10 DETIK
  • Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak menghadiri tantangan debat terbuka dari koalisi sipil di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 November 2026.
  • Debat tersebut diinisiasi untuk membahas transparansi data kebijakan pembatasan konten media sosial yang dipantau oleh SAFEnet dan Remotivi sepanjang April hingga November 2026.
  • Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum menyayangkan ketidakhadiran tersebut karena melewatkan kesempatan menunjukkan akuntabilitas kementerian terhadap kebebasan digital masyarakat.

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid tidak memenuhi tantangan debat terbuka yang dilayangkan koalisi sipil pemantau kebebasan berekspresi di ruang digital.

Debat tersebut sedianya mempertemukan Meutya dengan Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum untuk membahas tuntutan transparansi data Komdigi terkait kebijakan pembatasan konten di media sosial.

Berdasarkan data yang dihimpun SAFEnet dan Remotivi sepanjang April hingga November 2026, lebih dari 70 persen dari 127 konten yang mereka pantau disebut telah diturunkan atas permintaan Komdigi.

Debat terbuka itu dijadwalkan berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026) pukul 13.30 WIB. Namun, hingga waktu yang ditentukan, Meutya maupun perwakilan Komdigi tidak hadir untuk memenuhi tantangan tersebut.

Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum menyayangkan ketidakhadiran Meutya. Menurutnya, debat terbuka tersebut semestinya dapat menjadi kesempatan bagi kementerian untuk menunjukkan transparansi dalam menjalankan kebijakan.

"Padahal kita sudah mengirimkan undangan secara formal, kita sudah membuat undangan juga di media sosial, tapi memang tidak ada respons sama sekali," kata Nenden di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Nenden menilai absennya Meutya mencerminkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap upaya menjamin hak kebebasan digital masyarakat.

"Atau memang tidak ada kepedulian ataupun iktikad baik dari Komdigi misalnya untuk mendatangi warganya gitu," sambungnya.

Meski demikian, Nenden mengatakan koalisi sipil masih menunggu kesediaan Komdigi untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan pembatasan konten secara masif di ruang digital.

"Kami menunggu jadwal dari Komdigi gitu ya. Kalau mereka bisa melakukan debat terbuka dengan masyarakat itu akan sangat baik dan membuktikan bahwa mereka punya iktikad yang baik untuk mendengarkan dan mendatangi masyarakat gitu, yang selama ini harusnya menjadi atasannya mereka gitu ya, bukan kita yang harus minta-minta ke Komdigi gitu ya," tegas Nenden.

Koalisi sipil, lanjut Nenden, tetap membuka ruang dialog agar Meutya dapat menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah kementeriannya. Namun, ia menegaskan dialog tersebut harus berlangsung secara terbuka dan dapat dihadiri masyarakat umum.

Nenden juga menolak apabila debat hanya digelar di dalam kantor kementerian. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus menguji penjelasan pemerintah secara langsung.

"Kami enggak butuh ruang ber-AC untuk debat! Kita butuh bagaimana Komdigi datang, mendatangi warga gitu ya, dan kita bisa dengan bebas menyampaikan pertanyaan, mendebat apa yang disampaikan oleh Komdigi, dan itulah baru kita bisa lihat bagaimana Komdigi bisa menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan kebijakan ataupun kewenangannya," tandasnya.

Reporter: Alif Bintang

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com