Banyak Capres Dinilai Cuma 'Bakar' Uang sampai Rp15 Triliun, Adian Napitupulu: Toh Ujungnya Cuma Dua

Perkara jumlah pasangan calon yang bertarung di Pemilihan Presiden 2024 masih menjadi perdebatan. Keberadaan presidential threshold 20% lah yang disebut-sebut membatasi jumlah paslon.

Banyak yang kemudian menarasikan presidential threshold 20% sebagai akal-akalan agar hanya ada dua paslon yang menjadi peserta yang kemungkinan besar bisa dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu.

Namun politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mempunyai pandangan berbeda mengenai hal ini. Dengan terang-benderang Adian menyebut idealnya memang hanya dua paslon yang bertarung di Pilpres 2024.

"Mau berapapun ujungnya akan dua," tutur Adian. Sebab menurutnya tidak mungkin ada paslon yang mampu memenuhi syarat 50+1 bila ada 3 pasang kandidat.

"Akan ada putaran kedua dan putaran kedua tinggal dua (paslon) juga. Jadi kalau ujung-ujungnya dua (paslon) kenapa tidak dari sekarang," ujar Adian di kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, dikutip Suara Manado pada Rabu (23/11/2022).

"Karena kalau dua putaran, berarti negara akan keluarkan lagi anggaran Rp15-20 triliun, kan uang itu sayang. Tapi kalau ada yang berpikir lain, 'Enggak ini demi demokrasi' ya silakan," sambungnya.

Adian menilai uang tersebut akan lebih bermanfaat untuk menyejahterakan rakyat alih-alih "dibuang-buang" demi penyelenggaraan Pemilu. Karena itulah ia mendorong untuk sejak awal diikuti dua paslon saja.

"Jadi menurut bung Adian idealnya dua ya?" tanya Zulfan Lindan.

"Kalau kemudian kita mau menghemat anggaran negara, kita tidak mau polarisasinya panjang, kita mau Pilpres selesai lalu kembali kepada kesibukannya, pada kehidupan kesehariannya, memperbaiki ekonominya, sekolah, keluarganya, ya semakin cepat semakin baik tentunya, artinya tidak dua putaran," tutur Adian.

Baca Juga: DPR soal Surpres Penggantian Panglima TNI: Mudah-mudahan Pekan ini, Bisa Besok, Lusa atau Sekarang

Selain jumlah paslon, Adian juga mengungkap beberapa hal yang dinilai mampu meredam polarisasi pasca Pemilu. Salah satu hal yang disinggungnya adalah soal politik identitas.

"Dalam proses ini, calon-calon pemimpin bangsa mana yang kemudian menggunakan politik identitas, bagaimana cara dia berpikir tentang keberagaman, bagaimana cara dia berpikir tentang ideologi, negara kesatuan, hak-hak rakyat, itu kan mengalir," terang Adian.

"Pada akhirnya rakyat akan menjadi hakim terakhir dari pilihan-pilihan itu," pungkas Adian.