Gandeng 34 LSP, 45 Ribu Pekerja Pariwisata Ditargetkan Tersertifikasi Hingga 2023

Sementara Competency-Based Standard (CBS) atau Standar Berbasis Kompetensi merupakan dokumen yang disusun guna memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha akan tenaga kerja yang kompeten serta memiliki kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. 

Dalam penyusunan CBS ini, Kemenparekraf melibatkan beberapa unsur stakeholders, yakni master assessor, assessor, perwakilan industri, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan akademisi.

"Kombinasi ini sangat penting. Mudah-mudahan semua bisa bekerja sama dengan irama yang profesional, result oriented, impactful, sehingga nantinya benar-benar dapat menghadirkan kualitas SDM yang sangat kita butuhkan dalam rangka daya saing dan sinergi kita dalam dunia pariwisata termasuk juga ekonomi kreatif," kata Frans.  

Di tahun 2022, kata Frans, Kemenparekraf telah menetapkan target penyusunan 10 dokumen Competency-Based Standard (CBS). Delapan di antaranya merupakan dokumen existing yang telah berusia lebih dari lima tahun, sehingga perlu dikaji ulang guna memenuhi kebutuhan terkini industri; sedangkan dua sisanya merupakan pengembangan baru. 

Adapun 8 dokumen yang perlu dikaji ulang antara lain bidang MICE, tour leader, safety guides water tourism, tour guide, destinations, ecotourism, rafting, dan rock climbing. Sedangkan 2 dokumen yang merupakan pengembangan baru antara lain bidang paramotor tourism guide serta event. 

Kegiatan penyusunan CBS akan berlangsung selama 17 bulan, mulai dari Agustus 2022 hingga Desember 2023 dengan 20 target output. Yakni 20 bidang SKKNI, 3 bidang KKNI, 8 bidang skema okupasi, 3 bidang toolboxes, dan 5 bidang modul online.

"Kegiatan ini merupakan kerja sama kita dengan Bank Dunia dan ini tentu jadi satu pertanggungjawaban kita kepada publik agar kegiatan bisa dilakukan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kita harapkan SDM pariwisata yang berkompeten bisa kita peroleh dengan adanya modul yang baik. Termasuk juga kita ingin memastikan partisipasi perempuan dalam program sertifikasi," ujar Frans Teguh. 

Sementara Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf/Baparekraf, Titik Lestari, dalam kegiatan yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, mengatakan, pelaksanaan sertifikasi yang dibagi ke dalam berbagai bidang menjadi sangat penting karena masing-masing bidang tentu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dibutuhkan kompetensi tertentu. 

Terlebih saat ini ketika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air mulai bergeliat, namun tantangannya berbeda akibat pandemi COVID-19. Kepemilikan sertifikasi juga akan meningkatkan daya saing serta tolok ukur pekerja pariwisata di tengah arus industri. 

Baca Juga: Pertemuan EdWG G20 Ditutup dengan Seni dan Sendratari di Museum Pasifika

"Sejak pandemi, industri sudah mulai bergeliat, tentu ini harus didukung dengan SDM yang kompeten sehingga kita harus lakukan optimalisasi untuk mendukung industri pariwisata bagi seluruh tenaga kerja pariwisata," kata Titik Lestari. 

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. Ia mengatakan sertifikasi kompetensi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan terhadap wisatawan. Bahkan tidak sedikit industri yang mensyaratkan keberadaan SDM tersertifikasi di dalam sistem kerja. 

"Hotel berbintang biasanya ada yang mengharuskan berapa persen yang SDM-nya yang memiliki sertifikat kompetensi, juga di bidang MICE dalam mengikuti bidding-bidding apakah di level nasional atau internasional sertifikat itu menjadi satu persyaratan di dalam keberhasilan bidding di level industri MICE itu sendiri. Jadi banyak sekali manfaatnya, tapi terutama terhadap peningkatan kualitas layanan kepada wisatawan itu sendiri," kata I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.