Keputusan salah satu pentolan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Munahar Muchtar yang bergabung dalam relawan Anies Baswedan kini tengah menjadi sorotan.
Salah satu yang menyoroti hal tersebut yakni, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga. Ia turut mengomentari langkah Munahar Muchtar terkait Pilpres 2024 atau persisnya dengan bergabungnya Munahar Muchtar dengan relawan Anies Baswedan.
Menurut Jamiluddin Ritonga, keputusan Munahar menjadi relawan dari Anies Baswedan sebenarnya merupakan hal yang tak perlu dipermasalahkan.
Kata Jamiluddin Ritonga, langkah Munahar bergabung jadi relawan merupakan hak setiap warga negara dalam mengatur pilihan politiknya.
“Kalau dalam posisi itu tentu tidak ada masalah. Sebab hak setiap warga negara untuk menjadi relawan salah satu capres pilihannya. Siapa pun tidak boleh membatasi, apalagi melarangnya,” ujarnya dikutip dari WartaEkonomi.co.id (Jaringan Suara.com), Senin (12/12/2022).
Seperti diketahui, tiga profesi yang dilarang mendukung calon presiden yakni PNS, TNI dan Polri.
Ia mengatakan bahwa orang yang dilarang untuk mendukung calon presiden hanyak tiga, yaitu PNS, TNI, dan Polri.
“Karena itu, dukungan Munahar Muchtar kepada Anies melalui Baperan tentu tak perlu diributkan. Sebab, hal itu menjadi haknya sebagai warga negara dan dilindungi oleh UU,” tegasnya.
Meski demikian, melihat kapasitas Munahar sebagai Ketua MUI, keputusannya menjadi relawan Anies pasti akan menimbulkan gesekan di masyarakat.
Baca Juga: Anies Baswedan Naik Private Jet saat Safari Politik, Publik Bertanya: Dananya dari Bohir apa APBN?
Lebih lanjut, Jamiluddin Ritonga menyebut salah satu risiko Munahar menjadi relawan Anies Baswedan yakni mengganggu keharmonisan dari umat beragama.
“Memang secara hukum tidak ada larangan menjadi relawan capres tertentu. Hanya saja, karena MUI menaungi semua umat, maka menjadi relawan salah satu capres dapat membuat gesekan. Hal itu dapat mengganggu keharmonisan umat,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan dan Nasdem Dilaporkan ke Bawaslu, Safari Politiknya Dianggap Buat Cemburu Capres dan Partai Lain
-
Wacana Prabowo Jadi Cawapres Anies, Perindo: Tidak Etis, Elektoral Prabowo Lebih Tinggi
-
Bakal Calon Presiden Anies Baswedan Pakai Private Jet Saat Safari Politik, Denny Siregar: Semoga Milik Umat Ini Bisa Bawa Berkah
-
Anies Baswedan Naik Private Jet saat Safari Politik, Publik Bertanya: Dananya dari Bohir apa APBN?
-
Panggung Acara Anies Baswedan Ambruk, Netizen: Kebanyakan Ngibul
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Pasukan GP Ansor Siap Tindak yang Ganggu Muktamar Ke-35 NU Jombang
-
Kudeta Niger Gagal, Pasukan Pemerintah Melumpuhkan Penyerang Pangkalan Niamey
-
Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial
-
Bukan Ex-Officio! Romli Atmasasmita Tegaskan Status Listyo Sigit di KSBSI Hanya Bentuk Apresiasi
-
Apa Itu Sistem AHWA? Cara Baru Pilih Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke-35 Tahun 2026
-
Muktamar ke-35 NU Diwarnai Aksi Protes, Gus Yahya: Saya Mohon
-
Presiden Prabowo Tutup Muktamar NU Ke-35 di Jombang, Senin Besok
-
Gus Ipul Pastikan Forum Muktamar NU Ke-35 Bebas Ubah Keputusan Organisasi
-
Review Film The Last Sunrise: Makna Kehidupan di Balik Senyum dan Air Mata
-
Jepang Kirim Pasukan Bela Diri Bantu Meredam Kebakaran Hutan Kalimantan