CEK FAKTA: Gagal Nyapres, Ganjar Pranowo Dipecat dari PDIP, Benarkah Nasibnya di Ujung Tanduk ?

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi salah satu tokoh yang disebut-sebut dalam pesta demokrasi 5 tahunan alias Pilpres 2024 mendatang.

Hasil survei Ganjar Pranowo juga terbilang cukup tinggi dan bahkan dalam beberapa kesempatan sempat mengungguli Prabowo Subianto. 

Meski demikian, PDIP hingga kini masih belum mendeklarasikan atau mengumumkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang bakal didukung dalam pilpres 2024 mendatang.

Belakangan, beredar klaim yang kurang mengenakan soal Ganjar Pranowo dipecat dari PDIP dan disebut gagal nyapres.

Nasib pria yang merupakan kader patai berlambang banteng moncong putih itu pun disebut berada di ujung tanduk.

“NASIB GANJAR DI UJUNG TANDUK!! GAGAL NYAPRES DIP3CAT PULA DARI PARTAI BANTENG || BERITA TERKINI,” tulis kanal YouTube CCTV Politik sebagai narasi unggahannya.

Lantas benarkah Ganjar Pranowo dipecat dari PDIP hingga gagal nyapres dan nasibnya di ujung tanduk?

Penjelasan Cek Fakta

Kanal YouTube CCTV Politik awalnya mengunggah video berisi klaim rumah mewah Ganjar Pranowo disita KPK pada 21 Maret 2023 lalu.

Baca Juga: CEK FAKTA: Rumah Mewah Ganjar Pranowo Disita KPK, Terkait Aliaran Dana 300 T, Benarkah?

Hasto Kristiyanto muncul pada awal video tersebut dan membahas soal pemecatan Kader yang terkena OTT KPK. 

Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata berasal dari kanal YouTube CNN Indonesia yang diunggah pada 2019 lalu. 

Sehingga yang dimaksud mengalami pemecatan oleh PDIP dalam video tersebut tentu bukanlah Ganjar Pranowo 

Pembahasan tersebut kemudian beralih ke tanggapan Anthony Budiawan, seorang Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), mengenai transaksi mencurigakan senilai 300 triliun yang muncul dari Kementerian Keuangan.

Hingga akhir video sama sekali tidak ditemukan pembahasan mengenai Ganjar Pranowo dipecat dari PDIP. 

Kesimpulan

Faktanya tidak ada pembahasan yang sesuai dengan judul mengenai Ganjar Pranowo dipecat dari PDIP, namun pembahasan hanya berisi transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kemenkeu.

Karenanya, dapat disimpulkan bahwa klaim pada judul dan thumbnail video tersebut tidak benar. Konten video yang diunggah Kanal YouTube CCTV Politik masuk dalam kategori konten dimanipulasi.