Polemik soal penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 memunculkan banyak disinformasi serta video-video dengan judul menyesatkan alias hoax.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.
"Pembukaan akan ada di JIS, penutupan di Solo. Akan tetapi, ini pembukaan jangan terkonotasi seperti Piala Dunia di dunia ya. Jadi, ini tidak sebesar itu," kata Erick Thohir kepada awak media, Rabu (9/8/2023).
Adapun untuk Piala Dunia U-17 2023, telah disetujui oleh FIFA empat stadion yang dipakai. Selain JIS dan Manahan, ada lagi Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), serta Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).
Sebelumnya, kelayakan JIS yang dibangun di era Gubernur Jakarta, Anies Baswedan sempat menjadi perdebatan dan pro kontra hingga masuk ke ranah politik.
Banyak rumor dan informasi palsu yang menyebut bahwa JIS dijegal jadi venue Piala Dunia U-17 2023 sebagai upaya menjegal Anies Baswedan yang jadi bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.
Salah satu akun Youtube Ruang Politik unggah video dengan narasi keliru soal JIS dan Anies Baswedan.
"JOKOWI & ERICK THOHIR BISA APA !! FIFA ANUGRAHI INI PADA STADION JIS DAN ANIES BASWEDAN !!" tulis judul video.
Juga terdapat thumbnail dengan narasi sebagai berikut,
Baca Juga: SUGBK Dicoret Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023, Sandiaga Uno: JIS Terpilih karena..
"FIFA ANUGRAHI STADION JIS. ERICK THOHIR & JOKOWI MELONGO LIHAT ANIES MAKIN TAK TERTANDINGI,"
Faktanya pada video berdurasi 8 menit 14 detik itu tidak memuat informasi apapun bahwa FIFA memberikan anugrah kepada JIS dan Anies Baswedan.
Tidak ada informasi apapun anugrah apa yang diberikan FIFA kepada JIS dan Anies Baswedan.
Faktanya, di dalam video hanya berisi potongan klip dan suara narator perihal polemik JIS yang bakal jadi venue Piala Dunia U-17 2023.
Kesimpulan: Dari awal hingga akhir video dengan narasi bahwa JIS dan Anies Baswedan dapat anugrah dari FIFA merupakan informasi menyesatkan alias Hoax.
Berita Terkait
-
Tak Ada Adrian Maulana, Artis-Artis yang Diajak Presiden Jokowi Naik LRT Tuai Cibiran
-
Temui Kaum Milenial Di Magelang, Anies Bicara Soal Sulitnya Mencari Pekerjaan
-
Tekad PKS 'Sulap' Lampung Jadi Lumbung Suara Anies
-
Pesan PKS Ke Anies: Bijak Tentukan Bakal Cawapres
-
Terbukti Sekongkol Soal Kasus Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang, 5 Menteri Jokowi Dipecat, Benarkah?
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
3 Terobosan Pajak Kendaraan Ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang Bikin Warga Senyum Lebar
-
Video Sumpah Injak Al-Quran di Malingping Viral, MUI Lebak: Itu Haram
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Siap-Siap! Sekda Segera Umumkan Daftar ASN yang Terlibat Jual Beli Jabatan di Bogor
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Gak Perlu KTP Pemilik Pertama, Kini Dedi Mulyadi Usul Bayar Balik Nama Disubsidi
-
Minat Investasi Emas Melonjak, Ini Cara Jual Beli Aman Tanpa Potongan Tersembunyi
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Quiet Quitting ala ASN: Pilih Jalan Fungsional Biar Gak Jadi Pejabat Struktural