Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Budi Cahyono Prawiro menilai belum saatnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicalonkan sebagai wakil presiden.
"Menurut beliau (Prabowo Subianto), sekarang belum saatnya. Akan tetapi, bisa saja 10 tahun yang akan datang karena sekarang Indonesia masih terpecah (golongan). Namun, saya rasa melihat secara kasat mata kalau tahun ini masih belum," ujar Budi Cahyono Prawiro di Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Budi mengatakan bahwa Prabowo menganjurkan Ahok untuk tetap menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk membenahi Ibu Kota dan tidak turut serta dalam bursa pencapresan.
"Prabowo menganjurkan Ahok untuk membenahi Jakarta. Jangan ikut-ikutan soal ini (pencapresan). Mana ada Ahok jadi juru kampanye, tidak ada itu. Jadi, saya rasa dia juga tidak akan ikut-ikutan pada pemilihan presiden," kata Budi.
Budi menambahkan bahwa Partai Gerindra akan terbuka terhadap kesempatan koalisi dengan partai mana pun, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Namun, lanjutnya, partai yang digawangi Prabowo Subianto tersebut akan tetap mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden apabila terjadi koalisi dengan partai lain.
"Tidak tertutup kemungkinan (dengan PDI Perjuangan). Namun, kami bertekad Prabowo tetap sebagai capres," ujar Budi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura