Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait mengingatkan, agar presiden terpilih Joko Widodo tidak boleh menjadi Ketua Umum karena sudah menjadi milik bangsa dan agar konsisten dengan janjinya.
"Jokowi nanti (2014) tidak boleh menjadi ketum PDI Perjuangan, karena dia milik bangsa Indonesia. Dia harus konsisten untuk tidak merangkap sebagai ketua partai," kata Ketua DPP Maruara Sirait dalam peluncuran buku "Kicauan Senayan" di Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Lebih lanjut Maruarar menjelaskan, rencananya pada April 2015 nanti PDI Perjuangan akan menggelar kongres, sedangkan calon terkuat kini masih menempel pada Megawati Soekarnoputri.
"Saya dan organisasi dibawahnya tetap mendukung ibu Megawati sebagai Ketum PDI Perjuangan. Beliau selama ini telah menunjukkan sikap negarawan," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, salah satu keputusan Megawati yang dianggap sebagai negarawan adalah memberikan mandat kepada Jokowi sebagai capres yang diusung PDI Perjuangan.
"Putusan Megawati itu visioner, dia negarawan, kita belum bisa menerima orang lain di partai seperti bu Mega," kata Maruarar. (Antara)
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!