Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo tentang kelanjutan proses pelantikan calon Kapolri.
"Sekarang ini kita menunggu keputusan formal, bukan rumor bukan wacana. Keputusan formal itu harus datang dari keputusan Presiden sendiri bukan dari kata orang," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
DPR, kata Fadli, tidak ingin dipengaruhi rumor yang berkembang belakangan ini. Misalnya, pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang meminta Budi Mundur atau permintaan Tim Konsultatif Independen agar Presiden tidak melantik Budi.
Fadli menekankan Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memutuskan proses pelantikan Kapolri.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengemukakan dalam rapat konsultasi DPR dengan Presiden beberapa hari yang lalu, Jokowi belum memberikan keputusan final soal pelantikan Budi.
"Ketika bertemu Presiden dua hari lalu, Presiden mengatakan akan memutuskan secepatnya, bisa menunggu pra peradilan bisa sebelum praperadilan," kata Fadli.
Seperti diketahui, polemik muncul sejak Budi disodorkan Presiden Jokowi ke DPR. Apalagi, kemudian Budi ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
Konstelasi politik semakin memanas setelah Bareskrim Mabes Polri gantian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka dugaan kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan, disusul kemudian satu persatu pimpinan KPK yang lainnya juga dilaporkan ke polisi.
Setelah terjadi pro kontra, Presiden pun menunda pelantikan Budi, meski DPR telah menyetujui Budi menjadi Kapolri. Dan sampai hari ini, belum ada keputusan apakah Budi yang berstatus tersangka itu akan tetap dilantik atau dibatalkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT