Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo tentang kelanjutan proses pelantikan calon Kapolri.
"Sekarang ini kita menunggu keputusan formal, bukan rumor bukan wacana. Keputusan formal itu harus datang dari keputusan Presiden sendiri bukan dari kata orang," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
DPR, kata Fadli, tidak ingin dipengaruhi rumor yang berkembang belakangan ini. Misalnya, pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang meminta Budi Mundur atau permintaan Tim Konsultatif Independen agar Presiden tidak melantik Budi.
Fadli menekankan Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memutuskan proses pelantikan Kapolri.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengemukakan dalam rapat konsultasi DPR dengan Presiden beberapa hari yang lalu, Jokowi belum memberikan keputusan final soal pelantikan Budi.
"Ketika bertemu Presiden dua hari lalu, Presiden mengatakan akan memutuskan secepatnya, bisa menunggu pra peradilan bisa sebelum praperadilan," kata Fadli.
Seperti diketahui, polemik muncul sejak Budi disodorkan Presiden Jokowi ke DPR. Apalagi, kemudian Budi ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
Konstelasi politik semakin memanas setelah Bareskrim Mabes Polri gantian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka dugaan kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan, disusul kemudian satu persatu pimpinan KPK yang lainnya juga dilaporkan ke polisi.
Setelah terjadi pro kontra, Presiden pun menunda pelantikan Budi, meski DPR telah menyetujui Budi menjadi Kapolri. Dan sampai hari ini, belum ada keputusan apakah Budi yang berstatus tersangka itu akan tetap dilantik atau dibatalkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO