Ratusan Warga Bogor Sweeping Anggota DPRD

Suara.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Komunitas Pengguna Transportasi Baranangsiang (KPTB), mahasiswa dan paguyuban warga Terminal Baranangsiang yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, melakukan "sweeping" mencari keberadaan para anggota dewan.

Aksi sweeping dilakukan sejumlah perwakilan massa yang kesal dengan sikap anggota dewan yang tidak bersedia menemui mereka yang sedang memperjuangkan haknya menolak pembangunan hotel dan mal di Terminal Baranangsiang.

Puluhan orang ini merangsek masuk ke dalam gedung DPRD mencari keberadaan anggota dewan mulai dari Ketua DPRD, ruang fraksi dan komisi hingga ke Sekretaris Dewan.

Massa sempat emosi saat penyisiran yang dilakukan tidak menemukan satupun anggota dewan di ruang kerjanya. Massa pun mencoba masuk ke dalam gedung, namun upaya tersebut berhasil dicegah setelah aparat kepolisian dan Satpol PP meminta massa untuk mengendalikan diri.

"Kami sudah bosan dibohongi terus pak, kami sudah tidak percaya lagi kepada anggota DPRD," kata Desta, salah satu perwakilan mahasiswa.

Dalam orasinya, massa dari Terminal Baranangsiang tetap dengan sikapnya menolak keberadaan hotel dan mal dalam optimalisasi terminal, karena keberadaan mal dan hotel dinilai tidak sesuai dengan fungsi utama terminal, juga berdampak pada warga yang mencari kehidupan di terminal.

Ia mengatakan ini kali ketiga pihaknya melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan hotel dan mal. Pada aksi pertama mereka tidak diterima oleh para anggota dewan, dan aksi kedua, pihak dewan berjanji akan menyampaikan hasil audiensi dengan pihak Pemerintah Kota Bogor.

"Tetapi nyatanya Yus Ruswandi (Ketua Komisi C) setelah melakukan pertemuan tidak menyampaikan hasilnya kepada kita. Mereka menjanjikan transparansi tetapi hingga kini kami tidak dilibatkan," katanya.

Sementara itu Ketua KPTB Tedy Irawan menyampaikan warga di Terminal Baranangsiang sekarang sudah mulai resah menyusul adanya peringatan kepada PO (perusahan otobus) yang dipaksa pindah ke Terminal Bubulak.

"Warga terminal juga sudah mulai resah dengan adanya isu-isu pengosongan terminal," katanya.

Ia mengatakan pihaknya mendesak dan memaksa agar Pemerintah Kota Bogor dan DPRD mengeluarkan mal dan hotel dari Terminal Baranangsiang dan mengembalikan fungsi terminal sebagai mana mestinya.

Setelah men-sweeping seluruh ruangan, massa berhasil ditenangkan setelah Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkal Heri Cahyono diminta menemui warga untuk menerima aspirasinya.

Heri mengatakan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan anggota dewan terkait untuk segera menyampaikan hasil pertemuan antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bogor dan DLLAJ terkait optimalisasi Terminal Baranangsiang.

"Kita ingin transparansi dan warga dilibatkan dalam rencana ini. Yang jelas saya akan terus mendukung aspirasi warga untuk mengawal pembangunan terminal," kata Heri.

Saat unjuk rasa terjadi seluruh anggota DPRD Kota Bogor tidak berada di ruangannya. Menurut Kasubag TU Humas dan Protokol DPRD Kota Bogor, Susworo, pimpinan dewan dan anggota Badan Legislatif sedang melakukan rapat koordinasi di Kabupaten Bogor.

"Balegda sedang ada kunjungan kerja ke PDAM, dan sejumlah anggota komisi lainnya rapat di Itwilkot," katanya.

Menjelang finalisasi optimalisasi Terminal Baranangsiang direalisasikan oleh Pemerintah Kota Bogor, aksi massa menolak keberadaan hotel dan mal di dalam terminal kian gencar terjadi.

Massa berjanji akan terus mengawal agar pembangunan mal dan hotel di Terminal Baranangsiang tidak terwujud, dan memanfaatkan momen keberadaan Presiden Joko Widodo yang bertugas di Istana Bogor untuk menyampaikan aspirasi.

"Saat ini Presiden Jokowi bertugas di Bogor, kami akan minta Presiden untuk mendengar aspirasi kami, dan menagih janji anggota dewan yang akan memperjuangkan aspirasi kami," teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Rencana revitalisasi dan optimalisasi Terminal Baranangsiang telah bergulir sejak tahun 2012, rencana tersebut mendapat penolakan dari warga terminal karena adanya rencana pembangunan hotel dan mal sehingga mengurangi fungsi utama terminal sebagai tempat naik turunnya penumpang.

Massa menolak dengan melakukan aksi pemblokiran jalan utama dan jalan tol di Kota Bogor pada tahun 2013 hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh, baik yang akan keluar maupun yang masuk ke Kota Bogor selama 12 jam. (Antara)