Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berterimakasih kepada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang telah menginstruksikan kepada Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta untuk mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan perbedaan pengajuan rancangan APBD tahun 2015.
"Itu haknya dia (Nasdem) tidak apa-apa. Kita sudah siap dan kita berterimakasih seperti itu," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Pencabutan dukungan Fraksi Nasdem terhadap penggunaan hak angket, kata Djarot, sangat menguntungkan eksekutif.
"Iya dong berarti kan enak bela kita (pemerintah Jakarta) kan," kata dia.
Djarot berharap langkah Fraksi Nasdem diikuti oleh fraksi-fraksi lainnya di DPRD. Djarot akan sangat berterimakasih bilamana semua fraksi mencabut penggunaan hak angket.
"Saya berharap, supaya (fraksi yang lain juga) menarik. Semuanya. Dan kita fokus ngurusin rakyat," kata Djarot. "Ini kan baru Nasdem. Tapi yang jelas, nggak usahlah kita seperti ini terus-terusan. Ngurusin rakyatlah dan segera APBD selesai."
Kisruh dana siluman dalam APBD kini bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memberi sinyal akan mengusut kasus yang dilaporkan Ahok tersebut.
Ahok mengadu ke KPK setelah DPRD menggunakan hak angket atau menyelidiki kebijakan Ahok. DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD ke Kemendagri tanpa dibahas lewat DPRD. Sebaliknya, Ahok menuduh dana siluman itu titipan oknum anggota dewan.
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'