Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (2/3/2015) siang, terkait kisruh antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan anggota DPRD Jakarta mengenai APBD DKI tahun anggaran 2015.
"Iya nanti siang (bertemu Mendagri) setelah ini (rapat pimpinan). Iya tugas kita mendinginkan biar birokrasi dingin, biar DPRD dingin, Jakarta dingin. Gitu saja," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).
Djarot yakin sentuhan Tjahjo Kumolo bisa mencairkan suasana tegang antara eksekutif dan legislatif.
"Nanti pendinginannya Mendagri turun tangan. Jadi semuanyalah saya minta semua bisa bersikap arif, bisa berpikir tenang jernih demi kepentingan rakyat Jakarta. Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang di media," kata Djarot.
Djarot mengatakan Mendagri memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pangkal masalah tersebut, yakni dana siluman senilai Rp12,1 juta di APBD 2015 sebagaimana yang dimasalahkan Ahok.
"Loh iya Mendagri kan berwenang untuk meneliti mengevaluasi draf APBD dari kedua belah pihak," kata politisi PDI-Perjuangan.
Seperti diketahui, kisruh dana siluman dalam APBD tersebut kini bergulir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memberi sinyal akan mengusut kasus yang dilaporkan Ahok tersebut.
Ahok mengadu ke KPK setelah DPRD menggunakan hak angket atau menyelidiki kebijakan Ahok. DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD sendiri tanpa dibahas lewat DPRD. Sebaliknya, Ahok menuduh dana siluman itu permainan oknum anggota dewan.
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo