Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mulai tahun ini disebut akan memperketat penyaluran bantuan dana untuk pelajar lewat program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memaparkan, salah satu syarat agar siswa dapat menerima KJP adalah yang orangtuanya tidak merokok, dalam arti benar-benar hidup secara pas-pasan.
"Kita mau nanti lebih perketat sampai ke situ. (Orangtua) Yang merokok tidak dapat KJP anaknya. Anak yang ngerokok, pegang handphone mahal juga (tak dapat KJP)," ungkap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Ahok beranggapan, orangtua yang merokok tersebut mustinya mampu membiayai anak-anaknya sekolah. Pasalnya menurutnya, untuk rokok saja si orangtua dapat menghabiskan minimal dua bungkus seharinya.
"Yang rokok (itu) ada duit bapaknya, dua bungkus lagi sehari. Kan lucu. Kita mau tekan seperti itu. Kita bertahap. Makanya sekarang mau kita kurangin, siapa yang betul-betul baik dan layak menerima KJP," jelas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!